Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengaku heran mengapa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlalu memaksakan diri membangun proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Padahal, menurut Edhy, berdasarkan kajian DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disimpulkan bahwa proyek reklamasi banyak sisi negatifnya, dan Pemprov DKI banyak melakukan pelanggaran hukum.
“Ahok gusur rakyat bisa, kenapa pengusaha itu tidak bisa? Kenapa orang yang lebih kuat kita tidak berani?” kata Edhy kepada waratwan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Menurutnya, pelanggaran Ahok jauh lebih besar dibanding masyarakat yang digusur karena dianggap menduduki tanah pemerintah. “Negara ini bukan negara pengusaha, tapi negara rakyat Indonesia,” tutur anak buah Prabowo Subianto ini.
Ahok sebelumnya mengatakan, ia menolak reklamasi dihentikan karena ada pertimbangan. Pertama, jelas Ahok, proyek reklamasi memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Oleh karena itu, Ahok menganggap menghentikan reklamasi sama saja dengan melanggar hukum. Menurut dia, pelanggaran hukum bisa menyebabkan seorang kepala daerah diturunkan dari jabatannya.
“Kalau kamu batalin, kira-kira mereka PTUN (gugat) gue enggak? kalau PTUN kalah, Pemprov harus membayar gara-gara gue batalin. Kira-kira DPRD pecat gue enggak gara-gara alasan rugikan Pemprov? Pasti dipecat gue,” terang Ahok. (Albar, @aal_albar)
