Ahok Bangun Perumahan Rakyat, Ah, Ah….Itu Hanya Fiksi

Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS ), dan Wakil Ketua Majelis Pakar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi)

 

Menjelang memasuki masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan, pesaing Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok, telah berjanji akan menyediakan perumahan kepada rakyat DKI  tanpa down payment (DP) atau uang muka. Janji Anies ini diserang habis oleh pendukung buta Ahok di medsos dengan manipulasi konsep dari tanpa DP menjadi DP 0 persen. Bagi Anies, tidak ada DP 0 persen. Yang ada tanpa DP. Hal ini tak melanggar regulasi.

Polemik pun terjadi, para pendukung buta Ahok mengesankan janji Anies   tidak rasional dan melanggar regulasi. Para pendukung Ahok rupanya bereaksi negatif. Bagi mereka,  tentu saja janji Anies ini membuka mata publik bahwa selama ini Ahok tidak punya program penyediaan rumah milik bagi rakyat DKI. Hal ini 100% faktual!!!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI khususnya di bawah kepemimpinan Ahok juga gagal mengurus bidang perumahan rakyat. Juga tidak pernah mencapai target tiap tahun. Tidak punya program penyediaan perumahan bagi rakyat DKI, termasuk Rusunami (Rumah Susun Milik). Bahkan, terdapat sejumlah proyek pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) mangkrak dan bermasalah.

Juga terdapat beberapa proyek konstruksi mangkrak dan bermasalah di bawah Gubernur Ahok.

Gagal Capai Target Tiap Tahun

Pada tahun 2013 Pemprov DKI di era Gubernur Jokowi  alokasi APBD urusan perumahan rakyat sebesar Rp. 1,05 triliun. Namun kemampuan menyerap anggaran tersebut hanya   Rp 714,74 miliar atau 67,94%. Selisih target dan tercapai lebih 30%. Data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI  tergolong buruk.

Pad tahun 2014 di era Ahok alokasi APBD bidang perumahan rakyat sebanyak  Rp 3,13 trriliun. Hanya mampu menyerap  Rp 1,29 triliun atau 41,45%. Selisih target dan tercapai lebih lebar, mencapai hampir 60%.  Data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI era Ahok  sangat  buruk, tercapai  di bawah   50%.

Pada tahun 2015, masih era Ahok,  alokasi APBD bidang perumahan rakyat  sebesar  Rp 3,34 triliun. Total penyerapan meningkat Rp 1,99 triliun atau 59,50%. Meski meningkat ketimbang kondisi sebelumnya, data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI  tahun 2015 bidang perumahan rakyat  tergolong lebih buruk.  Penyerapan APBD masih  jauh dari capaian 100 %. Namun, capaian 2015 lebih besar ketimbang capaian tahun 2014 (41,45 %).

Rata-rata penyerapan anggaran bidang perumahan rakyat sekitar 57%, dan ini tergolong sangat buruk.

Proyek Perumahan Rakyat Mangkrak

Sebagai infomasi penting, baik Jokowi maupun Ahok sesungguhnya tidak menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena tidak pernah membangun Rusunami, kecuali Rusunawa. Sementara gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, membangun Rusunami untuk MBR.

Sebagai bukti Ahok tak mampu dan gagal mengurus perumahan rakyat, data dan fakta berikut ini dapat bercerita tentunya. Kasus-kasus ini hanya beberapa kegagalan Ahok membangun perumahan rakyat.

Berdasarkan sumber website pendapat.id, beberapa kasus tersebut sebagai berikut:

1. Proyek Kampung Deret sebagai penataan pemukiman kumuh ini merupakan proyek yang dijanjikan dalam Pilkada 2012. Pada masa Jokowi proyek ini sempat dijalankan, tetapi pada masa Ahok proyek mangkrak.
2. Proyek Kampung Susun merupakan proyek dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012. Proyek ini tidak pernah direalisasikan, meskipun gagasan rancangan telah didiskusikan dan  diusulkan.
3. Rusunawa di DKI dapat dibangun selain dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dengan sumber anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau lainnya. Dalam kaitan ini, proyek pembangunan Rusunawa di DKI terkait sumber dana bagi hasil dari pemerintah (pusat) senilai Rp 2 triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi. Hal ini diindikasikan terkait dengan erlalu lamanya Pemprov DKI menyimpan uang di bank, sehingga akhirnya dana tersebut dikurangi. Di antara 22 proyek Rusunawa mungkin redundant dengan proyek  disebutkan setelah ini.
4. Proyek Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Proyek pembangunan rusunawa ini Mangkrak. Terdapat korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rusun tersebut. Menurut keterangan Sekrtaris Daerah Pemprov DKI, Ahok memberikan disposisi pembelian lahan Cengkareng Barat langsung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Pada APBD-P 2016 proyek tersebut akhirnya dicoret.
5. Proyek Rusunawa Semper Barat mangkrak. Proyek ini dihentikan Ahok sebelum kemajuan  mencapai 50%.
6. Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum. Proyek ini mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%.
7. Proyek Rusunawa Pinus Elok mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%.
8. Proyek Rusunawa Cakung Barat mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%.
9. Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok juga sebelum mencapai 50%.
10. Proyek Rusunawa Marunda mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok juga sebelum mencapai 50% .
11. Proyek Rusunawa Rawa Bebek mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok baru mencapai 67% .
12. Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan mangkal.
13. Proyek pembangunan rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek ini akhirnya dicoret.
14. Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, mangkrak. Pada APBD-P 2016 proyek akhirnya dicoret .
15. Proyek Rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mangkrak. Pada APBD-P 2016 proyek akhirnya dicoret.

Proyek Konstruksi Lain

Proyek konstruksi atau bangunan lain juga mangkrak dan bermasalah, yakni:

1. Proyek mal khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) merupakan janji pilkada 2012. Janji kampanye ini tidak pernah terealisasi. Pada tahun 2013 sempat akan dibangun tapi terbentur pembebasan lahan. Tidak pernah lagi terwujud pada tahun-tahun berikutnya.
2. Proyek rehabilitasi sekolah. Tahun 2016 proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak. Tahun 2013-2015 proyek ini diduga dikorupsi dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.
3. Proyek monorail mangkrak, dan resmi dihentikan Ahok. Pada masa Foke, proyek ini juga dihentikan karena investor tidak dapat menambah modal, sedangkan pemda DKI tidak memiliki anggaran untuk memberikan tambahan investasi.

Hanya Fiksi

Data, fakta dan angka di atas bisa jadi rasionalisasi Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok tidak pro rakyat.

Karena itu, rasional dan logis faktual rakyat DKI butuh gubernur baru: gubernur pro rakyat dengan program  penyediaan perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia.

Slogan selama ini Ahok bekerja untuk rakyat, ah..ah..itu hanya fiksi! (***)