Jumat, 22 Oktober 21

Ahok atau DPRD, Siapa yang Benar?

Ahok atau DPRD, Siapa yang Benar?

Ahok atau DPRD, Siapa yang Benar?

Kisruh perseteruan antara pihak DPRD DKI Jakarta versus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlangsung saling jegal dengan jurus ‘mematikan’ lawan masing-masing. Pihak DPRD menggulirkan hak angket yang berujung bisa melengserkan Ahok dari kursi Gubernur DKI. Sebaliknya, Ahok telah melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi ‘dana siluman’ Rp21,1 triliun oleh kalangan DPRD DKI yang bisa menyeret mereka menjadi tersangka.

Perselisihan bermula dari kalangan DPRD DKI yang menganggap Ahok semena-mena memotong anggaran APBD DKI hasil paripurna, dengan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak konsultasi DPRD. Maka, 106 anggota DPRD DKI menandatangani hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur Ahok terkait konsep e-budgeting yang menjadi kebijakannya dalam penyusunan APBD DKI 2015.

Ahok merasa dengan konsep e-budgeting setiap anggota DPRD tidak bisa memainkan anggaran dengan sembarangan, lantaran sistem yang dipakai Pemprov DKI lebih ketat dari sebelumnya. Bahkan dengan konsep itu Ahok mengaku menjadi tahu ada dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang coba disisipkan oleh oknum anggota DPRD tanpa disertai keterangan yang jelas.

DPRD pun menjadi geram dengan meluncurkan hak angket yang memakzulkan Ahok. Sang Gubernur pun tak kalah garang, KPK pun dibuat senjata utama memojokkan DPRD DKI. Rakyat bertanya, siapa yang benar?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan sikap DPRD mengajukan hak angket semata-mata karena permasalahan pengesahan APBD. Rancangan Anggaran Pembelian Belanja Daerah (RAPBD)  yang telah dievaluasi oleh DPRD tidak diajukan kepada Kemendagri. “Kami mengadakan angket karena ada kesalahan yang menurut kami dilakukan oleh Gubernur atas peraturan pemerintah soal proses pengesahan RAPBD. Proses pengessahan itu yang diangketkan,” ujar Taufik dalam dialog di sebuah stasiun TV swasta, Minggu (1/3/2015).

Politisi Partai Gerindra ini menganggap Ahok sudah keluar batas dari kewenangan yang dimilikinya. Tak ayal masalah itu adalah mengenai perbedaan kuantitas antara e-budgetting¬ besutan Ahok dengan RAPBD hasil evaluasi DPRD.  “Masalahnya yang diserahkan draft awal, bukan ini (e-budgetting). Mustinya jika ada perbedaan, dia sendiri yang berbuat salah,” sergah Taufik.

Terkait perubahan dana oleh DPRD menjelang saat-saat terakhir, Taufik menjelaskan, perubahan yang dilakukan oleh DPRD dimungkinkan setelah diadakan tukar pandangan antara legislatif dan eksekutif. “Contoh pemasangan pipa air dari Jatiluhur ke Jakarta. (Dinas Pekerjaan Umum) itu tidak mau dilaksanakan karena bukan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) PU,” terangnya.

Alasan mengapa DPRD mencampuri urusan kewenangan eksekutif hingga merubah APBD semata-mata membantu ekesekutif agar tidak terjebak dalam masalah anggaran. “Saya ingin mengatakan begini ya, niat baik kalau dilaksanakan dengan cara yang tidak baik menjadi problem,” kilah Taifik.

Menurut Pimpinan DPRD DKI ini, soal kewenangan DPRD sampai ke hal detail dan teknis itu merupakan tugas dari DPRD selaku fungsi pengawasan. “SKPD saja ikut (dalam perubahan anggaran) lewat banggar, lewat komisi, itu perintah siapa? Perintah undang-undang,” tegas Taufik.

Lampaui Kewenangan
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas berpendapat, DPRD sudah melampaui kewenangan yang ia miliki. “Saya tidak melihat dalam undang-undang mengatakan DPRD memiliki kewenangan sampai jenis satuan belanja,” tegas Aktivis ICW.

DPRD sebagai lembaga legislatif tidak mempunyai fungsi detail dan teknis sampai ikut merubah RAPBD secara dominan. “Hak Budgetting hanya berupa pengawasan untuk memonitor anggaran agar sesuai dengan fakta di lapangan,” jelasnya.

Senada pula, Boni Hargens menjelaskan bahwa sebetulnya fungsi penganggaran merupakan kewenangan eksekutif. “Dia kan (DPRD) memonitor, mengawasi apakah anggaran yang diajukan eksekutif ini reasonable atau tidak,” tandasnya.

Yang terjadi di dalam permasalahan anggaran DKI Jakarta, terlihat DPRD terlalu dominan ketika menginisiasi rancangan dana. Imbasnya DPRD mulai lupa bahwa porsi miliknya tidak sebesar itu. “Apalagi dasar dari eksekutif juga jelas. Bahwa Rp12,1 trilliun ini anggaran yang tidak reasonable sehingga perlu dicoret,” tegas Boni.

Ia pun melihat masalah sebenarnya ialah ada pihak-pihak tertentu yang mulai terganggu dengan pemotongan anggaran oleh Ahok. Terlebih dalam relasi kepentingan dimungkinkan bisa berada di pihak birokrat, legislatif ataupun pihak ketiga. “Ini bukan perkara angka, bukan juga perkara komunikasi yang buruk (antara Ahok dan DPRD), yang jadi masalah adalah siapa dan kepentingan apa yang terganggu,” tutur Boni. (Yusuf Isyrin Hanggara)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.