Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan Surat Presiden ke DPR agar Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dapat segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. Surat tersebut juga sudah dibacakan dalam rapat paripurna Selasa (23/2/2016).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, selanjutnya RUU segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah yang terdiri dari pimpinan DPR, Fraksi, Komisi dan Alata Kelengkapan Dewan. Ia sendiri yang memimpin rapat tersebut.
“Hari ini, saya sudah diberi informasi bahwa saya harus pimpin rapat Badan Musyawarah. Intinya, saya harus sampaikan bahwa saat rapat paripurna kemarin ada surpres yang isinya draf revisi tax amnesty,” katanya di DPR, Kamis (25/2/2016).
Jika di Bamus disepakat RUU ini menjadi UU maka, selanjutnya akan ditentukan pembahasan RUU tersebut, apakah panitia khusus, komisi, atau Badan Legislasi.
Setelah revisi UU KPK ditunda, DPR juga diminta oleh pemerintah untuk merevisi UU
UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. DPR telah menentukan siapa yang nantinya akan membahas revisi UU Antiterorisme.
“Sudah beberapa saat lalu sebelum paripurna kemarin dan sudah ditentukan. Kalau enggak salah itu sudah diserahkan ke Badan Legislasi,” katanya. (Albar)
