Agenda KIM Plus: Jegal Anies, Merusak Demokrasi

Agenda KIM Plus: Jegal Anies, Merusak Demokrasi

Obsessionnews.com - Terlalu mahal biaya yang mesti ditanggung melaksanakan plot menjegal Anies Baswedan dengan memborong partai untuk membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Tindakan itu membawa dampak pada kerusakan demokrasi sekaligus mencelakakan rakyat.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai skenario KIM Plus mulai dilaksanakan. Indikasinya bisa dibaca dari sikap elite Nasdem dan PKS yang menunjukkan gelagat bakal balik badan meninggalkan Anies.

Baca juga: Mudarat KIM Plus: Fait Accompli, Defisit Demokrasi hingga Tingginya Golput

“Karena Anies dianggap kuat, Anies dianggap memiliki elektabilitas tinggi dan belum ada lawan yang sepadan maka skema atau format KIM Plus itu dibuat untuk mengeliminasi atau menggagalkan Anies Baswedan,” kata Ujang melalui  Channel Youtube Unpacking yang dipantau di Jakarta, Jumat (9/8).

Pernyataan Kang Ujang selaras dengan dinamika politik terakhir. Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunjungi rumah dinas Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8) malam. Imin mengaku membicarakan pilkada dan agenda politik nasional.

PKB yang berada di luar KIM menunjukkan  gelagat bakal masuk barisan di Jakarta. PKS yang secara normatif belum menarik dukungan untuk Anies juga sudah memberi sinyal secara telak tertarik untuk merapat.

Baca juga: RK Tolak Lawan Kotak Kosong, Siapa Percaya?

Kalau kedua partai tersebut ditambah Nasdem masuk dalam KIM menjadi KIM Plus maka hanya menyisakan PDIP yang praktis tak memiliki kekuatan politik mengusung kandidat, karena tidak memiliki golden ticket mengusung kepala daerah.

Analisis Ujang menyimpulkan, pembentukan KIM Plus dilaksanakan tak lepas dari kepentingan pemerintah ke depan. Koalisi pendukung pemerintah memiliki agenda penting untuk menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Jakarta.

Baca juga: PKS Lempar Sinyal Balik Badan, Anies Positive Thinking

Selain Jakarta, Ujang menyebut Banten, Jabar, Jateng, Sumut dan Sulsel termasuk wilayah yang ingin dikuasai. Risikonya, rakyat hanya akan dihadapkan kandidat kepala daerah melawan kotak kosong.

“Skemanya harus dimenangkan kubu KIM, kubu pemerintah,” ujarnya.

Ujang menilai potensi tersebut sudah terasa, ditandai dari sikap PKS yang merapat dengan KIM di Sumut maupun di Jatim. Secara politik, pembentukan KIM Plus bisa dimaklumi sebatas strategi, namun saat bersamaan ada risiko besar yang berdampak langsung pada rakyat. Artinya lebih besar mudarat dibanding manfaatnya.

Baca juga: Dasco Bantah Jalankan Skenario Jegal Anies

“Sejatinya kita membangun demokrasi yang sehat, yang kuat. Seharusnya yang dimunculkan kepemimpinan yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, yang punya moralitas, yang punya integritas, yang punya pengalaman, yang punya leadership yang kuat,” kata Ujang.

Dia menganggap melawan kotak kosong tidak memberi pendidikan politik untuk rakyat. Seharusnya demokrasi membuka ruang seluas-luasnya bagi putra-putri bangsa berprestasi untuk mengabdi, bukan sebaliknya.

“Kalau kita bicara soal demokrasi maka harus menghadirkan kompetisi yang sehat, yang sehat seperti apa? Harus ada kompetitornya, ada kandidat lain, calon yang lain dan warga Jakarta harus diberi pilihan,” ujarnya. (Erwin)