Minggu, 5 Desember 21

AEPI: Kembalikan Pertamina Ke Tangan Negara!

AEPI: Kembalikan Pertamina Ke Tangan Negara!

Jakarta, Obsessionnews – Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) serta UU tentang BUMN,  maka Pertamina bukan lagi Badan Layanan Publik (BLU). Pertamina adalah perusahaan perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan.

“Padahal, perusahaan (Pertamina) ini masih mendapatkan subsidi dari negara. Meski di era Pemerintahan Jokowi, subsidi itu telah berkurang 300 persen,” ungkap Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Jakarta, Salamuddin Daeng yang juga Penelitis The Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews, Selasa (31/3/2015).

Sementara, lanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan pada kondisi sistem politik Indonesia yang carut marut ditambah dengan maslaah otonomi daerah, adalah hal yang sangat sulit bagi Pertamina. Mengapa?

Pertama, menurut Salamuddin, PT Pertamaina dikendalikan oleh sindikat dan mafia yang berdiri di balik kekuasaan pemerintahan. “Mereka mengendalikan  Impor, ekspor, belanja modal dan investasi yang kesemuanya dijadikan sebagai ajang ‘begal’ mendapatkan jatah dalam belanja Pertamina,” jelasnya.

Kedua, lanjut dia, keuntungan dan pendapatan PT Pertamina harus disetorkan kepada pemerintah sebagai penerimaan negara, sehingga Perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya secara efektif.

“Para politisi yang berkuasa ditenggarai menjadikan Perusahaan Pertamina sebagai ajang pemerasan, mengeruk setoran, sebagai imbalan atas jabatan jabatan dalam perusahan yang ditentukan oleh pemerintah,” tambahnya.

Salamuddian mengungkapkan, perusahaan Pertamina diperas dengan berbagai macam pajak, bunga, dan lain-lain, sehingga biaya yang ditanggung perusahaan sangat tinggi. Biaya lifting, refinary dan transportasi (LRT)  Perusahan mencapai 24 USD per barel, pajak 15 % dan beban bunga 10 %. Kesemuanya menjadikan Petamina sebagai perusahaan dengan biaya paling mahal se-dunia,” bebernya.

Sehingga, tegas dia, perhitungan kasar dengan total pengolahan minyak 1,25 juta barel per hari Pertamina harus mengeluarkan biaya sedikitnya Rp476 triliun setahun untuk belanja minyak mentah, pajak, dan bunga. Sementara revenue yang diperoleh Pertamina pada tingkat harga yang berlaku sekarang, ditambah dengan subsidi APBN senilai Rp81 triliun sebesar Rp409 triliun. “Menyedihkan memang!” paparnya.

Salamuddin menilai, perusahaan pertamina dalam keadaan sekarat. “Manajeman telah mengumumkan secara resmi merugi sangat besar setiap bulan. Walaupun harga minyak telah dinaikkan, atau dinaikkan lagi, tetap Pertamina akan rugi. Sementara pemerintahan Jokowi tidak berkenan memberikan subsidi, karena subsidi katanya akan dialokasikan untuk infrastruktur,” terangnya.

Sehingga, kata Salamuddin, dapat disimpulkan bahwa di tengah kondisi sekarang,  dimana moral politisi jatuh pada tingkat paling rendah, pajak, bunga dan biaya-biaya siluman lainnya sangat tinggi, maka perusahaan Pertamina hanya tinggal tulang belulang saja.

“Sementara utang luar negeri Pertamina di pasar keuangan global telah mencapai Rp. 100 trilun lebih. Perusahaan ini terancam disita oleh sindikat keuangan internasional karena tidak sanggup membayar utang-utangnya,” ungkapnya pula.

Menurut Salamuddin, satu satunya cara adalah perusahaan Pertamina oleh manajemen dikembalikan kepada negara, untuk dijadikan sebagai Badan Layanan Publik (BLU) yang tidak berorientasi keuntungan. “Dengan demikian Pertamina kembali pada roh pendiriannya sebagai alat perjuangan meraih kemerdekaan, kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.