Rabu, 26 Januari 22

Ade Dicopot, Novanto Kembali Jadi Ketua DPR

Ade Dicopot, Novanto Kembali Jadi Ketua DPR
* Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Ketua DPR Ade Komarudin.

Jakarta, Obsessionnews.com – Rapat pleno Partai Golkar, Senin (21//11/2016) sore, sepakat mencopot Ade Komaruddin dari kursi Ketua DPR RI dan mengembalikan Setya Novanto menjabat sebagai Ketua DPR. ‎”Sudah diputuskan dalam pleno sore tadi,” tegas ‎Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, saat dihubungi wartawan.

Menurutnya, Fraksi Partai Golkar DPR akan membahas kesepakatan rapat pleno tersebut dengan pimimpin DPR.  “Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Setya Novanto seperti semula,” kilahnya berdiplomasi.

Pasalnya, jelas Yorrys, Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR karena dituduh mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Yorrys mengungkapkan, wacana agar Novanto kembali menjabat ketua DPR muncul sejak rapat pleno terbatas Golkar pada 8 November 2016. Wacana itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas gugatan Novanto.

Diketahui, MK‎ mengabulkan gugatan Novanto kalau penyadapan yang bukan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sah. Sedangkan MKD DPR memutuskan memulihkan nama baik Novanto dari kasus pencatutan nama Jokowi dan JK dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Jadi, Ade Komarudin enggak ada salah apa-apa, ini (hanya) soal etika dan wibawa partai,” ucapnya berargumentasi.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, juga membenarkan kalau  partainya sudah menggelar rapat pleno dan menyepakati usulan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. “Sudah keputusan DPP. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi politik pada pihak yang memiliki kompetensi memutuskan itu,” jelasnya.

Alasannya, lanjut dia, harkat dan martabat Setya Novanto perlu dikembalikan setelah ada putusan dari MK dan MKD tentang kasus ‘papa minta saham’ yang pernah menjeratnya.

“Putusan MK jelas, apa yang pernah dipersoalkan tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum,” tandas Nurdin.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan penyadapan terhadap Novanto dalam kasus ‘papa minta saham’ adalah tidak sah. Selain itu, MKD belum pernah menjatuhi hukuman kepada Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus papa minta saham. Meski persidangan MKD telah digelar, Setya memutuskan mundur dari Ketua DPR sebelum MKD memberikan putusan.

Menurut Nurdin, alasan inilah yang membuat DPP mengkaji untuk mengangkat kembali Setya sebagai Ketua DPR. “Keputusan sudah bulat di DPP,” tegasnya.

Saat ini, jelasnya, Golkar hanya menunggu waktu yang tepat dan melihat perkembangan politik untuk mengganti Ade dengan Novanto.

Novanto mundur dari posisi ketua DPR pada akhir tahun 2015 karena tersangkut kasus ‘papa minta saham’ meski saat itu tidak ada keputusan dan sanksi dari MKD DPR. Posisinya kemudian digantikan oleh Ade Komarudin.

Novanto kemudian menggugat pasal soal permufakatan jahat serta penggunaan sadapan sebagai alat bukti ke MK. Dan ternyata pula, MK mengabulkan sebagian permohonan Novanto.

Pihak Fraksi Partai Golkar sendiri menganggap alat bukti dalam sidang MKD tidak sah, sehingga nama baik Novanto harus dipulihkan. Soal sah tidaknya alat bukti itu masih menjadi perdebatan, sebab ada yang menganggap putusan MK tak berlaku surut. Meski demikian, MKD mengabulkan permintaan Fraksi Golkar memulihkan nama Novanto. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.