Jakarta, Obsessionnews – Berbagai media memberitakan tentang proyek-proyek infrastruktur publik berukuran besar seperti 24 pelabuhan laut, 15 bandara udara, 20 waduk air, 8.700 kilometer rel kereta api, belum lagi jalan-jalan tol, kompleks-kompleks perumahan, apartemen-apartemen, pabrik-pabrik industri, bencana alam, dan lain sebagainya.
“Pertanyaannya, apakah kini ada upaya konsolidasi di tingkat nasional yang merangkum histogram sumber-sumber daya proyek (SDP) infratruktur publik tersebut?” tandas Koordinator Infrastructural Watch Indonesia (IWI), Pandji R Hadinoto, Sabtu (27/6/2015).
Ia menegaskan, perencanaan SDP nasional ini dimaksudkan terperinci berdasarkan kategori tenaga kerja (manual dan non manual) berikut bali-balai latihan kerjanya yang dibutuhkan, bahan bangunan pokok dan pelengkap beserta sumber-sumber galiannya, peralatan berat dan perlengkapan kerja, laboratorium teknis pendukung, ketersediaan ruang kerja (lahan) besaran anggaran (biaya langsung dan tidak langsung) dlsb yang terkait.
“Profil SDP nasional ini penting untuk pada akhirnya digunakan bagi pengelolaan optimal kapasitas lokal mendukung pengelolaan proyeknya sendiri agar misalnya tepat jadwal dan anggaran selain juga bisa membantu teknis tata administrasi pembiayaan proyek baik dalam negeri maupun luar negeri,” tegasnya.
IWI mengimbau kepada pemerintah pusat agar konsolidasi SDP nasional infrastruktur publik ini segera didudukkan demi tingkat kepastian kinerja keproyekan infrastruktur publik lebih mantap terukur dan terkelola optimal antara kapasitas lokal yang tersedia vs kebutuhan proyek2nya.
“Optimalisasi hal ini sedini mungkin perlu diketahui sebab kelak pada akhirnya rakyat pula yang harus bayar biaya proyek-proyek infrastruktur publik itu melalui berbagai pungutan pajak-pajak public!” seru mantan Aktivis ITB ini. (Asma)
