Minggu, 24 Maret 19

Ada Upaya Bangun Ketidakpercayaan Publik terhadap KPU

Ada Upaya Bangun Ketidakpercayaan Publik terhadap KPU
* Ilustrasi KPU. (Foto: Koran Jakarta)

Jakarta, Obsessionnews.com – Belakangan ini tudingan miring terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu masif dilakukan masyarakat. Lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap sudah tidak adil dan berat sebelah ke kubu patahana.

Penyebabnya dari munculnya sejumlah isu terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Mulai dari soal kotak suara dari kardus, isu 7 kontainer surat suara yang disebut telah tercoblos untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, batalnya pemaparan visi misi karena Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menolak kalau pasangan calon yang memaparkan, hingga terkait bocoran soal.

 

Baca juga:

Pengamat Pertanyakan KPU Coret ICW Jadi Panelis

KPU Diminta Lakukan Strategi Pemetaan Pemilih

Sudah Disetujui di DPR, KPU Heran Kenapa Gerindra Protes

Diduga Tutupi DPT dari Kemendagri, KPU Tidak Jujur?

 

Wakil Ketua TKN yang juga Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menilai narasi-narasi keberpihakan oleh lembaga independen KPU ke petahana, sengaja dikembangkan untuk membuat masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemilu.

“Memang ada sebuah upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas itu,” kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Banyak indikasi yang menurut Moeldoko, pihaknya melihat ada upaya membangun ketidakpercayaan publik akan penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Salah satunya, kata Moeldoko, adalah saat ramai kasus KTP elektronik yang tercecer.

Moeldoko mewanti-wanti agar cara seperti ini tidak dimainkan. Namun kalau terus digunakan, ia mengaku juga punya jurus untuk melawan pola seperti itu. “Kita sudah punya catatan, jangan main-main ya. Makanya kemarin saya bilang, lanjutkan permainan itu. Saya akan mainkan juga,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar, aman, dan damai. Menurut dia, keamanan pesta demokrasi lima tahunan akan membawa stabilitas politik maupun ekonomi.

“Jangan sampai menuju Pemilu ada sesuatu. Semua aparat harus punya high atensi,” ujar pensiunan jenderal bintang empat itu.

Di tempat terpisah, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PSI Andi Saiful Haq menyebut ada upaya sistematis untuk mendegradasi kredibilitas KPU. Setelah beredar kabar hoaks pencoblosan surat suara, kini ada upaya menggiring opini yang menyebut masyarakat meragukan KPU.

“Saya mengkhawatirkan upaya ini merupakan strategi khusus untuk mendegradasi integritas penyelenggara Pemilu. PSI mendukung KPU dan Bawaslu mengambil upaya hukum untuk menghentikan upaya yang membahayakan demokrasi Indonesia,” kata Andi.

Andi mempertanyakan pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meragukan kredibilitas dan integritas KPU. Saiful menyarankan Sandi tidak bermain-main dengan persoalan legitimasi Pemilu, Sandi disarankan menempuh jalur hukum.

“Jika Sandi menemukan pelanggaran yang dilakukan KPU, tinggal lapor ke Bawaslu atau Panwas. Jika terkait integritas lembaga pelaksana pemilu atau lembaga pengawas pemilu lapor ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Tapi ternyata nyali Sandi tidak lebih tebal dari tempe yang disebutnya setipis atm. Dia lebih memilih berpolemik di media,” ujarnya.

Sebelumnya, Sandiaga mengaku menerima banyak keluhan masyarakat saat kunjungannya ke beberapa daerah di Indonesia. Menurut Sandi, masyarakat mulai mempertanyakan kejujuran kinerja KPU. “Banyak sekali masyarakat menanyakan ke saya, ada satu ketidakpercayaan baru di antara masyarakat, apakah penyelenggara pemilu ini bisa jujur dan adil,” kata Sandiaga. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.