Senin, 23 Mei 22

Ada Syarat yang Bisa Hilangkan Hak Pemilih Pilkada

Ada Syarat yang Bisa Hilangkan Hak Pemilih Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Pilkada serentak yang rencana akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 segera terlaksana, persiapan dan tahapan-tahapan pun sedang berjalan. Namun, ada hak konstitusi pemilih dalam pilkada tersebut bisa terancam hilang. Pasalnya, ada persyaratan dari undang-undang yang mengatur batasan-batasan para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menyampaikan, ketentuan didalam norma Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan syarat domisili yang berhak menjadi pemilih adalah orang yang berdomisili sekurang-kurangnya enam bulan sebelum ditetapkannya DPS.

“Ini bisa menuai ancaman terhadap sebagian atau beberapa warga negara, yang tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya di kemudian hari,” ujar Nasrullah kepada Obsessionnews.com di Bawaslu, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Dia menjelaskan, penyebabnya karena yang bisa menggunakan hak pilih itu hanyalah orang-orang yang ditetapkan sebelum DPS.

“Misalnya , kalau penetapan DPS ini 1 oktober 2015 lalu dia ditarik enam bulan sebelumnya, maka ketemulah di 1 Mei 2015, yang bisa menjadi pemilih itu adalah 1 Mei, 30 April, 29 April dan sebelumnya,” ungkap Nasrullah.

Tetapi, masih kata Nasrullah, 2 Mei sampai pada hari H itu tidak bisa, jadi orang yang ber-KTP berdomisili pada 2 Mei dibuktikan disitu sampai hari H tidak bisa menjadi pemilih berdasarkan ketentuan aturan ini.

Padahal, lanjut dia, didalam peraturan KPU bahwa didalam pemilih tambahan menggunakan identitas lain, itu bisa di daftar. “Artinya kalau identitas lain, kalau kita berbicara tentang strata, maka lebih rendah itu. Identitas lain daripada yang namanya alat bukti KTP, karena rujukannya KTP,” tegas Nasrullah.

Tapi pertanyaannya, kata dia, kalaulah itu dimasukan syarat 6 bulan itu adalah menghindari mobilisasi, maka kenapa KPU mencantumkan syarat identitas lain itu. “Yang justru malah potensi penyalahgunaannya relatif lebih tinggi ketimbang yang namanya persoalan KTP,” katanya.

Menurut Nasrullah, ini pasti kontraproduktif dan kontradiksi. Maka identitas lain yang jauh sekali bisa dipakai. “Yang selama ini kuat dugaan itu penyalahgunaan ada pada tingkat kepala dusun, Desa, kecamatan,” ungkapnya.

Pada hari H, nasrullah menjelaskan, orang bisa menunjukan KTP, Nah bagai mana caranya si KPPS bisa membedakan mana KTP yang berdomisili 6 bulan sebelumnya atau setelahnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, syarat domisili 6 bulan sebaiknya dicabut aja. Sebab itu tidak memiliki rujukan hukum yang tingkat diatasnya UU , baik UU no 1 tahun 2015 dan perubahan di nomor 8 2015. Syarat domisili 6 bulan ini, hanya pernah diatur di UU No 32 2004, 11 tahun silam UU tentang pemerintahan daerah, yang didalam UU itu sepertiga mengatur tentang pemilihan kepala daerah.

“Jadi saratnya cabut itu. Sebab berpotensi mengganggu sebagian warga negara yang hilang hak konstitusionalnya. Jadi cabut norma-norma yang mengatur tentang itu,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.