Senin, 29 November 21

Ada Pejabat Korup Berselingkuh dengan Kejagung?

Ada Pejabat Korup Berselingkuh dengan Kejagung?

Jakarta, Obsessionnews – Mantan WakiL ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida menegaskan, penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto terhadap kinerja Satgasus Kejaksaan Agung (Kejagung) yang belum maksimal seharusnya diberi perhatian serius oleh Jaksa Agung RI.

“Soalnya gerakan Satgasus itu terkesan lambat, tebang pilih dan hanya menggarap kasus-kasus korupsi kecil. Sementara kasus-kasus korupsi besar hingga saat ini belum ada yang diproses,” ungkapnya kepada Obsessionnews.com, Jumat (10/4/2015).

Menurut La Ode, pada kasus kepemilikan rekening gendut pejabat, utamanya sejumlah kepala daerah, sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya. “Padahal data valid transaksi para koruptor yang bisa dijerat degan UU pencucian uang itu sudah tersedia dan diserahkan oleh Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baik ke Kejagung maupun KPK,”  tandasnya.

“Juga Jaksa Agung Prasetyo sudah berjanji untuk mengusut para kepala daerah pemilik rekening tambun. Aneh sekali jika tak segera digarap,” kesalnya.

La Ode menilai, persoalan ini akan bisa menimbulkan kesan, ada pembiaran para pejabat korup itu mengatur strategi untuk mengamankan diri, termasuk tetap “berselingkuh” dengan oknum pejabat terkait di jajaran Kejagung. “Apalagi pejabat yang tangani korupsi masih itu-itu juga, belum diganti dengan figur berintegritas, di mana kemungkinan sudah bangun hubungan baik dengan pihak koruptor,” duganya.

Ia pun membeberkan info yang diperoleh dari A1, bahwa ada kepala daerah yang memiliki rekening gendut  yang sudah dekati petinggi tertentu untuk minta agar kasusnya diamankan, sehingga pejabat itu sekarang tetap saja aman.

“Berdasarkan info A1 yang saya dengar, ada kepala daerah yang sudah dekati petinggi tertentu untuk minta agar kasusnya diamankan, sehingga pejabat itu sekarang tetap saja aman,” ujar La Ode yang juga mantan aktivis ini.

La Ode menduga  para koruptor kakap itu bukan mustahil sudah jadi bagian dari sapi perahan para oknum pejabat kejaksaan yang terkait. “Pihak kejagung tak boleh tersinggung kalau ada anggapan seperti ini, karena bagian dari buah kerja lamban dan pembiarannya. Padahal lembaga itu sangat sarat dengan sumberdaya manusia mulai dari Jakarta sampai di seluruh kabupaten kota di nusantara ini,” kritiknya.

Menurut La Ode, pihak koruptor memang tak akan menolak jika diminta untuk bagi-bagi uang hasil jarahannya itu kepada sebagian oknum yang berwenang, karena yang terpenting bagi mereka adalah tidak dipenjara dan tak rasa malu.

“Jika ini terjadi, meskipun tak akan pernah jujur diakui, maka tak boleh dibantah dan tersinggung kalau ada yang mengatakan bahwa Kejagung termasuk bagian yang tak serius jalankan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian janji Jokowi,” tandasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.