Jumat, 7 Agustus 20

Ada Kejanggalan Kontrak Helikopter Anti Pesawat Kapal Selam di Kemhan

Ada Kejanggalan Kontrak Helikopter Anti Pesawat Kapal Selam di Kemhan

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Badan Sarana telah melakukan lelang Helikopter anti kapal selam – ASW (Anti Submarines Warfare) dan suku cadangnya atau spare part, yang dibuka pada 10 april 2013. Dimana jumlah Helicopter anti kapal selam ini berjumlah 11 buah yang akan dipergunakan oleh TNI – AL.

Kemudian, lelang Helikopter dan spare part diambil dari APBN atau anggaran tahun 2011 – 2014 atau dari Fasilitas Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekpor (PLN/KE) tahun 2011 – 2014, dengan alokasi anggaran sebesar USD. 177.000.000.

“Kalau satu dollar sama dengan 11.000 rupiah maka alokasi anggaran sebesar Rp2,1 triliun. Dalam proses lelang ini hanya diikuti oleh dua perusahaan saja,” ungkap Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi kepada Obsession News, Minggu (18/1/2015).

Oleh karena itu, Uchok mendesak kepada pihak DPR RI agar menekan Menteri Pertahanan untuk segera membatalkan proyek pengadaan Helikopter anti kapal selam, karena telah melanggar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana pasal 83 menerangkan bahwa lelang harus gagal bila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 peserta.

Sebagaimana diketahui peserta lelang Helikopter anti kapal selam ini hanya diiukuti oleh PT. Dirgantara Indonesia dan Agustawesland. Lebih lanjut, Uchok juga meminta kepada Menteri Pertahanan pemerintah Jokowi agar membatalkan kontrak yang sudah ditandatangani antara direktur utama PT. Dirgantara Indonesia dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

“Alasan pembatalan kontrak pengadaan Helikopter anti kapal selam ini adalah penyebutan merek dan tipe tertentu dalam proses lelang adalah hal yang diharamkan oleh Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi, kita tekankan kepada DPR dan Menteri Pertahanan Jokowi untuk segera membatalkan kontrak lelang ini, karena mumpung ada waktu,” tandas Uchok.

“Apalagi, realisasi juga belum mulai, dimana pendantanganan kontrak baru terjadi pada 30 September 2014, dan pihak pemenang harus menyediakan 11 helikopter dalam jangka waktu 36 bulan. Kalau pihak DPR dan Menteri Pertahanan pemerintah Jokowi tidak membatalkan lelang ini, maka berpotensi kerugian negara sebesar 177 juta dolar AS yang terbuang dengan percuma sekali,” tutur Koordinator Advokasi & Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini. (Ars)

Related posts