Senin, 29 November 21

Ada Dugaan Manipulasi Data Tunjangan Guru Terpencil di NTB

Ada Dugaan Manipulasi Data Tunjangan Guru Terpencil di NTB

Bima-NTB, Obsessionnews – Kasus dugaan menipulasi data tunjangan guru daerah terpencil di Dikpora Kabupaten Bima tahun 2011 yang dilaporkan sebuah LSM telah ditangani oleh  Kejaksaan Tinggi NTB (Nusa Tenggara Barat). Masalahnya, dana sebesar Rp16 miliar lebih tersebut diduga tidak sesuai peruntukan.

Namun, mantan Kabid KPMP Dikpora Kabupaten Bima, Drs HM Ali MPd yang menangani masalah tunjangan guru daerah terpencil tersebut siap untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.

Ali mengaku, tidak ada manipulasi data sebagaimana yang dilaporkan LSM tersebut. Karena, dia merasa pengurusan tunjangan dana terpencil itu dilakukan secara transparansi sesuai peraturan yang berlaku. “Saya akan meluruskan permasalah itu jika dipanggil oleh pihak jaksa,” ujarnya kepada Obsessionnews, Minggu (29/3).

Menurut Ali, berdasarkan informasi yang diterimanya kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Mataram. Informasi itu diperolehnya dari mantan Kepala Dinas setempat, Drs Zubaer HAR MSi beberapa waktu lalu. “Laporannya, Dikpora melakukan manipulasi data guru terpencil. Tapi sampai saat ini saya belum dipanggil oleh jaksa,” ujarnya.

Ali mengatakan, pengurusan tunjangan guru daerah terpencil sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan, menurutnya, semua guru yang ada di sekolah daerah terpencil sudah diusulkan melalui pemerintah pusat. “Usulan itu berdasarkan SK Bupati Bima, Setelah dilakukan pengusulan, Dikpora Kabupaten Bima diminta lagi untuk melakukan verifikasi ulang,” terangnya.

Hal itu, lanjutnya, dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah guru yang keluar dari daerah terpencil, pensiun dan meninggal. ‘’Termasuk kelengkapan  NUPTK, Rekening dan dasar gaji pokok guru,” jelasnya.

Ali mengaku, dari hasil verifikasi itu ada beberapa guru yang tidak mampu mengumpulkan data sesuai waktu yang ditentukan. Namun dia tidak mengetahui secara persis berapa jumlah guru yang terlambat menyetor data. “’Semua data ini ada sama Kepala Seksi. Nanti saya bisa tunjukan,” ujarnya.

Mengenai pembayaran tunjangan guru terpencil, Ali mengaku, sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan dari Dinas Dikpora Provinsi NTB. Mereka meminta agar menginformasikan kepada semua guru untuk mencairkan tunjungan ke Bank BRI sebagai bank pembayar. ‘’Kami diminta langsung pada saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Dikpora Propinsi, Sepulang dari Rakor, kami langsung melakukan konfirmasi dengan pihak BRI terkait jumlah guru yang mendapatkan tunjangan terpencil. Pihak BRI saat itu langsung menunjukkan data jumlah guru yang menerima dana tersebut,” tandasnya.

Menurut Ali, dari 612 orang yang diusulkan pihaknya, hanya 360 orang yang akan dibayarkan melalu BRI sesuai SP2D. Sementara dalam SK penetapan pusat sebanyak 450 orang. Dan  masalahnya lagi, dari 360 orang tersebut diketahui ada 11 orang yang tidak bisa dicairkan tunjangannya oleh BRI karena mengalami kesalahan data.  “Sedangkan Sisanya tidak bisa dibayarkan karena data yang diusulkan tidak singron alias tidak valid,” sebutnya.

Berdasarkan itu, dia bersurat ke Dirjen P2TK dan Dinas Dikpora Provinsi agar tunjangan 11 orang tersebut segera dibayarkan. Hanya saja pada saat itu tidak ada jawaban dari pihak terkait. Sehingga saat itu, beberapa guru melaporkan masalah itu ke DPRD Kabupaten Bima. ‘’Kami dipanggil oleh DPRD untuk dilakukan hearing. Sebanyak dua kali,’’ ujarnya.

Ali juga mengaku, dari hasil hearing dengan DPRD, pihaknya meminta bantuan kepada Dewan untuk membantu Dinas Dikpora mengkomunikasikan dengan pihak Dirjen pusat. ‘’Lagi-lagi perjalanan dinas anggota Dewan tidak membuahkan hasil. Pemerintah pusat tidak ingin membayar karena data tidak valid,’’ kisahnya.

Sementara guru-guru terus mendesak Dikpora Kabupaten Bima. Mereka meminta kejelasan terkait tunjangan guru terpencil 11 orang tersebut.  ‘’Karena terus didesak, kami mengajak para guru itu ke Dikpora Provinsi. Mereka juga mendapat penjelesan dari Bidang PNPTK Provinsi baru mereka akui ada kesalahan data,’’ terangnya.

Dijelaskan H M Ali, NUPTK sangat prinsip untuk menentukan tunjangan guru. Selama NUPTK itu tidak valid, maka tunjangan tersebut tidak bisa dibayarkan. Karena itu, dana tersebut dikembalikan ke Pusat. Dan Kata dia Dana yang tidak bisa dibayarkan itu adalah kewenangan BRI dan pihak Dirjen. terangnya

Ali menegaskan, penetapan tunjangan guru daerah terpencil adalah kewenangan Pusat. Sementara Dikpora hanya mengusul dan melakukan verifikasi sesuai data yang diajukan sekolah. ‘’Data yang diajukan sekolah kita usulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan penetapan,’’pungkasnya.

Kasi Pudsus Kejakasaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Reza Savetsila SH membenarkan, ada laporan LSM di Bima kepada Kejaksaan Tinggi NTB terkait manipulasi data guru daerah terpencil. “Mereka melaporkan beberapa pegawai Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Kasus ini tengah kita lakukan pulbalket dan pul data. Kita juga sudah mengambil beberapa keterangan orang-orang Dikpora Kabupaten Bima,’’ ujarnya singkat. (Yuli)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.