Sabtu, 18 September 21

Ada Aturan Baru Soal Nelayan

Ada Aturan Baru Soal Nelayan

Jakarta, Obsessionnews – Komisi VII DPR RI, Senin (15/6/2015), mengundang sejumlah pakar guna membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan nelayan dan Budidaya.

Ada empat orang pakar kelautan dan perikanan yang diundang hadir di antaranya, Rokhmin Dahuri dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Nimmi Zuibainarni dari kampus yang sama, Komiso HN Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Yusran Nus dari Universitas Hasanuddin.

Dalam RUU tersebut, dijawab beberapa aturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti Permen KKP nomor 56 dan 57 tahun 2014, serta Permen 1 dan 2, disusul Permen nomor 4 tahun 2015 yang mendapat protes nelayan termasuk pelaku budidaya ikan.

“Tentunya, ini menjadi masukan sehingga ada urgensi sebuah solusi dan situasi saat ini,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat membuka sidang.

Menurut Rokhmin Dahuri,sesuai penelitian Badan Pangan Dunia atau FAO tahun 2000, dijelaskan negara yang penduduk lebih dari 100 juta bila pangannya masih bergantung impor maka negara tersebut tidak akan maju.

Berdasar penelitian tersebut, dia meminta laut menjadi sumber ekonomi Indonesia ke depan seperti yang sudah dilakukan China.

“Kompetisi antar bangsa makin seru dan agresif. China sekarang berebut Laut China Selatan dengan 4 negara di ASEAN. Presiden Xi Jinping mengatakan China ingin menambah wilayah lautnya untuk ketahanan pangan dan kebutuhan energi mereka,” tuturnya.

Selain itu, Rokhmin juga menjelaskan soal proteksi wilayah budidaya ikan di dalam negeri. Dia bilang, lahan perikanan budidaya dilarang dikonversi menjadi lahan non perikanan yang bisa mengakibatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan terganggu.

“Bila ada wilayah budidaya perikanan tidak boleh dirubah lagi menjadi mal. Kota Tarakan dulu pernah menjadi production center untuk udang vaname sekarang justru menjadi mal. Seharusnya seperti di Jepang dan Selandia Baru tidak boleh lagi dikonservasi ke lahan lainnya,” paparnya.

Kemudian usulan lainnya adalah proteksi terhadap lahan yang potensial sebagai tempat pemijahan, bertelur hingga kawinnya ikan seperti wilayah mangrove dan terumbu karang.

“Harus ada 30% dari setiap provinsi disisakan untuk critical habitat. Semakin mangrovenya tipis semakin turun produksi ikan,” sebutnya.(Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.