Sabtu, 28 Mei 22

Ada 9 Masalah Pendidikan di Kota Bandung

Ada 9 Masalah Pendidikan di Kota Bandung

Bandung, Obsessionnews – Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) mencatat 9 poin masalah pendidikan yang masih terjadi terus menerus dan belum ada penyelesaian. Hal itu disampaikan Sekjen FAGI Iwan Hermawan, Selasa (29/12).

Menurut Iwan, ke-9 masalah pendidikan tersebut yaitu: pertama, belum mampu memberikan pendidikan gratis bagi jenjang pendidikan tingkat menengah, seperti SMA, SMK dan sederajat, berbeda dengan Sumedang, Cimahi, Purwakarta dan Yogyakarta.

“Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta saja berani menggratiskan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sederajat kenapa kota Bandung tidak, karena masih banyak guru dan Kepala Sekolah tingkat SMA sederajat mendapatkan insentif dari SPP dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP).

Masalah kedua, lanjutnya, tidak mampu memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Ketiga, belum ada regulasi yang mengatur besaran pungutan SPP, sehingga setiap sekolah besaran SPP nya berbeda-beda.

Kemudian, keempat adalah belum mampu memberantas penyakit dibidang pendidikan seperti penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam, kegiatan renang, les, bimbel di sekolah dan lain-lain.

Kelima, tidak ada ketegasan terhadap pelanggar aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pungutan dan mengulang kembali kesalahan tersebut dari tahun ke tahun, sehingga tidak ada koordinasi tentang permasalahan pendidikan terutama di tingkat eselon 3 dan 4 Dinas Pendidikan Kota Bandung terutama yang dilakukan, Kabid dan Kasi.

Keenam, belum mampu melakukan pemetaan, seperti kota Yogyakarta, sehingga daerah mana yang kurang guru dan kelebihan guru, pada akhirnya para guru sibuk mencari jam pelajaran karena harus menutupi 24 jam mengajar selama satu minggu.

Ketujuh, perekrutaan Kepala Sekolah yang minim persiapan, ada Kepala sekolah yang terlalu lama ada juga yang kosong.

“Mungkinkah dalam waktu 3 bulan, kita dapat mengangkat Kepala sekolah dengan baik,” katanya.

Kedelapan, persoalan PPDB yang selalu mengalami masalah, baik kuota penerimaan, daerah perbatasan kota dan kabupaten, titip menitip anak didik untuk dapat masuk ke sekolah tertentu yang dilakukan pejabat tertentu dan ke-9 selalu ada surat dari Disdik untuk berbagai kegiatan ke sekolah-sekolah.

“Ketika APBD terlambat untuk anggaran UN, maka Dinas Pendidikan “ngompreng” ke sekolah-sekolah untuk mendanai kegiatan Ujian Nasional. Selain itu ada tagihan ke sekolah untuk kegiatan olimpiade, rencana kegiatan sekolah yang kegiatannya dilakukan di hotel-hotel,” tegas Iwan.

Pada tahun 2015 Iwan kerapkali melakukan protes ke Dinas Pendidikan Kota Bandung, namun tidak ada pemecahannya.

Menurut Iwan, seorang guru untuk dapat tunjungan syaratnya mengajar 24 jam/minggu, sehingga mereka sibuk untuk memenuhi syarat tersebut.

Iwan juga memprihatinkan banyak permasalahan yang diketahui masyarakat tapi takut menyampaikan ke media, karena takut nilai anaknya ditekan.

Ia pun menilai, Walikota Bandung tidak tegas terhadap permasalahan pendidikan tersebut, sehingga pihaknya menunggu ketegasan Walikota untuk melakukan reformasi birokrasi. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.