“Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kemensos sebaiknya segera mengevaluasi kinerjanya agar tidak terjadi kesalahan berulang dan merugikan keuangan negara yang kini sedang terpuruk,” ucapnya.
“Temuan penyaluran dana salah sasaran itu menunjukkan kalau pemerintah belum memiliki sistem yang simpel dan efektif dalam distribusi bantuan. Ini permasalahan yang serius, semestinya kita memiliki sistem penyaringan kriteria penerima penyaluran BPUM agar tepat sasaran,” ujar LaNyalla lagi.
Data dari BPK, jika dirinci, setidaknya penyaluran yang tak tepat sasaran menyentuh nominal Rp673,9 miliar.
“Temuan-temuan tersebut harus diusut sampai tuntas secara hukum. Setiap penyalahgunaan harus diberikan sanksi sehingga siapa saja baik aparat pemerintahan maupun masyarakat harus bertanggung jawab akan tindakannya. Karena ini adalah anggaran negara yang harusnya disalurkan kepada yang berhak. Tidak boleh main-main,” jelasnya.
Ide keras namun cerdas juga pernah ia sampaikan terkait kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah tidak berfungsi. Misalnya ketika ia melihat masih beroperasinya sejumlah perusahaan BUMN yang sudah mati dan ia meminta agar Kementerian BUMN segera membubarkan perusahaan- perusahaan pelat merah yang sudah tak beroperasi itu. Sejumlah perusahaan BUMN yang sudah mati namun masih tetap beroperasi di antaranya seperti PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Kertas Leces, PT Iglas, dan PT Industri Soda Indonesia. Setidaknya masih ada sekitar 10 perusahaan yang masih diperlakukan seperti perusahaan biasa, bahkan tetap memiliki direksi dan komisaris yang masih diundang dalam berbagai rapat.
“Kondisi ini seharusnya jadi perhatian serius Kementerian BUMN. Perusahaan- perusahaan BUMN yang sudah mati perlu segera dibubarkan, dengan menyelesaikan kewajiban yang ada, karena jika dibiarkan akan membebani negara,” ungkap LaNyalla.
Halaman selanjutnya
