Jakarta, Obsessionnews – Presiden RI Jokowi telah menunjuk 9 dari 40 nama, sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK, yang diketuai oleh ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti. Tugas tim 9 yang anggotanya semua perempuan ini, menyeleksi pimpinan KPK yang baru, mengganti pimpinan KPK yang bakal berakhir pada akhir 2015 mendatang.
“Saya berharap komisioner yang terpilih nanti memiliki kemampuan yang lengkap, yang mampu memperkuat kelembagaan KPK dan yang mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis. Baca juga: KPK Nilai 9 Anggota Pansel Punya Latarbelakang Lengkap
Berikut 9 perempuan dan profilnya yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pansel Pimpinan KPK: Baca juga: Ini 9 Anggota Pansel KPK yang Ditunjuk Jokowi
Pertama, Destry Damayanti, M.Sc. Perempuan ini adalah ahli ekonomi, keuangan dan moneter. Destry juga saat ini menjabat sebagai Chief Executive Director Bank Mandiri. Destry didaulat Jokowi sebagai Ketua Pansel yang merangkap anggota.
Pendidikan :
S1 Ekonomi Universitas Indonesia
S2 Field of Regional Science Cornell University, New York, U.S.A.
Riwayat Karir :
Ekonom Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (May 2011 – present)
Ekonom Kepala PT Mandiri Sekuritas (July 2006 – April 2011)
Peneliti dan Pengajar LPEM-FEUI (July 2005 – June 2006)
Penasehat Ekonomi British Embassy Jakarta (Juni 2000 -November 2003)
Ekonom Citibank N.A. – Indonesia (April 1997 – May 2000)
Anggota Badan Analisis Keuangan dan Moneter (BAKM) Kementerian Keuangan (August 1992 – March 1997)
Peneliti Pada Inter University Center for Economics, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (August 1993 – August 1995)
Peneliti pada The Institute for Management, FEUI (August 1989 – August 1990)
Asisten Peneliti pada Harvard Institute for International Development (HIID) (January – August 1989)
Kedua, Dr Enny Nurbaningsih, SH. Perempuan ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara dari UGM, DIY. Beliau juga merupakan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ditugaskan menjadi Wakil Ketua sekaligus merangkap anggota Pansel KPK.
Ketiga, Prof. Dr. Harkrituti Haskrisnowo, SH, LLM, Pakar Hukum Pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham. Sebelumnya, sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Guru besar Fakultas Hukum UI.
Keempat, Ir. Betti S Alisjabana, MBA, Ahli IT dan Manajemen, sebagai anggota. Perempuan ini adalah ahli IT dan manajemen. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur IBM pada tahun 2000.
Betti jadi perempuan pertama se-Asia Pasifik yang menduduki jabatan Presiden Direktur IBM. Berawal dari posisi sebagai trainee, perempuan kelahiran Bandung, 2 Agustus 1960 ini mulai menapaki karier di IBM. Selanjutnya, sejak tahun 1996-1998, ia menjabat sebagai General Manager, General Business, IBM ASEAN dan Asia Selatan.
Pada 2008 Betti memutuskan untuk keluar dan membentuk perusahaan baru yang tak jauh berbeda dengan perusahaan yang telah membesarkan namanya. PT Quantum Business International.
Februari lalu, Betti ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk. menggantikan Adi Rahman Adiwoso yang diangkat sebagai Komisaris.
Latar belakang pendidikan:
– Asia Pacific Global Leadership Development, Tokyo, Japan (2001)
– Global Leadership Workshop, Armonk, New York, USA (1999)
– Asia Pacific Leadership Workshop, Singapore (1997)
– Business Management Institute, Armonk, New York, USA (1996)
– Finance For Marketing, Sydney, Australia (1995)
– Marketing School, Hongkong (1986).
– S-1 Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1994)
Karier:
– Presiden Direktur IBM, 2000-2007
– Founder PT Quantum Business Internasional
– Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk
Kelima, Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, sebagai anggota Wanita Jawa ini lahir di Sukabumi, 11 Januari 1959. Dosen hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana khusus Fakultas Hukum Trisakti ini menjadi doktor pertama Indonesia dalam bidang pencucian uang. Gelar doktor itu diraihnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 2003 setelah melakukan studi pustaka di Washington University dengan sedikitnya 500 dokumen.
Selepas menyelesaikan SMA, Yenti melanjut ke Fakultas Hukum Universitas Pakuan, hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1). Kemudian dia menyelesaikan S2 dan S3 di Universitas Indonesia dengan beasiswa dari Universitas Trisakti. Dia dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Mata kuliah yang diasuhnya adalah ilmu hukum tindak pidana di bidang ekonomi dan tindak pidana khusus. Dia juga aktif di Pusat Studi Hukum Pidana (PSHP) Universitas Trisakti dan Study Center for Nationality, Human Rights and Democracy Universitas Trisakti.
Keenam, Supra Wimbarti, M.Sc, Ph.D, Ahli psikologi SDM dan pendidikan, sebagai anggota. Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah mada. Sebelum jadi Dekan, Supra sempat menduduki sejumlah jabatan penting di Kantor Pusat UGM yakni Sekretaris Eksekutif, Direktur SDM, serta senator. Pengalaman tersebut dirasa Supra sangat membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Dekan.
Selain itu ia juga terbantu dengan pengalaman menjadi reviewer Dikti dan reviewer World Bank. Sebagai reviewer ia banyak mendatangi universitas dan berbagai fakultas di seluruh Indonesia memberikan saran pengembangan serta mereview proposal serta capaian dari tahun ke tahun.
Di Fakultas Psikologi, Supra mulai melakukan sejumlah terobosan dalam berbagai bidang antara lain melakukan perbaikan kurikulum program sarjana dan pascasarjana dan akreditasi program magister psikologi profesi. Selain itu juga mempersiapkan pembukaan International Under Graduate Program. Bahkan jurnal ilmiah milik fakultas Psikologi mendapat pangakuan akreditasi.
Ketujuh, Natalia Subagyo, M.Sc, Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, sebagai anggota. Juga pernah duduk di Tim 9 PSSI.
Kedelapan, Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM, Ahli hukum, Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, sebagai anggota. Sejak November 2012, Diani dipercaya menjadi Direktur Bappenas yang bertugas menganalisa perundang-undangan di Tanah Air. Tanggung jawab yang besar sekali, jauh lebih rumit ketimbang tanggung jawab dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur Hukum dan Hak Azazi Manusia.
Karenanya, begitu lulus SMA pada 1982, ia giat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehingga dapat selesai pada 1987 dan langsung menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Manusia dan Kebudayaan.
“Kemudian saya bergabung dengan Bappenas, dan pada 1995 kuliah S2 di University of Leiden di bidang Public International Law. Untuk meningkatkan kemampuan saya, pada 2001 mengambil program doktoral di FHUI. Namun karena kesibukan kerja saya tak bisa diusik, tetapi menurut tim panel bahwa topik disertasi saya sangat menarik, yaitu tentang Mekanisme Regulasi di Bidang Migas, maka saya ditransfer ke Universitas Diponegoro. Lulus pada 2004,” ujar Diani.
Hari-hari Diani sangat sibuk. Pukul 8 pagi sudah berangkat kerja, dan baru pukul 8-9 malam tiba di rumah. Namun, karena didikan disiplin dari orang tua, ia terbiasa mengelola waktu dengan baik. Terbukti, meski jadwal kerjanya padat, ia masih mengajar mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Internasional dan Hukum Administrasi Negara di beberapa universitas.
Sembilan, Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D, Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, sebagai anggota. Perempuan ini adalah ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, yang merupakan dosen Fisip Universitas Indonesia. Bersama delapan perempuan lainnya, Meuthia akan memilih komisioner KPK dalam waktu dekat.
Saat menyampaikan pengumuman itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.
