Kamis, 16 September 21

80 Daerah Belum NPHD Bukti Lemahnya Pemerintah

80 Daerah Belum NPHD Bukti Lemahnya Pemerintah

Jakarta, Obsessionnews – Keterbatasan fasilitasi bagi jajaran pengawas pemilihan di daerah dikhawatirkan dapat menghambat kinerja pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Pasalnya tahapan pilkada serentak sudah dimulai, yaitu pemutakhiran daftar pemilih dan verifikasi syarat pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan.

Pimpinan Bawaslu Nasrullah menyampaikan, lambannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengawasan oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada, masih terjadi di beberapa daerah. Hingga Kamis (18/6/2015), berdasarkan pengawasan Bawaslu pada tahapan perencanaan penyelenggaraan pilkada, masih terdapat setidaknya 80 daerah yang belum menandatangani NPHD. Hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya pihak pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggara Pilkada Serentak 2015 ini.

“Itu kan juga bukti lemahnya komitmen dukungan fasilitasi penyelenggaraan pilkada dari pemerintah daerah setempat kepada pengawas pemilu,” ujar Nasrullah di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Sekedar informasi, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan, jika terdapat indikasi bahwa pemda mempersulit dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu dapat mengeluarkan rekomendasi penundaan tahapan pilkada.

Muhammad mengatakan pada Rabu (3/6/2015), kalau ada daerah yang sulit, atau ada indikasi mempersulit dukungan, atau tidak serius dalam mendukung penyelenggaraan pilkada dan pengawasannya, kita (Bawaslu) bisa jadi sampai pada rekomendasi penundaan tahapan. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.