Catatan positif patut disematkan pada sosok presiden partai, Mohamad Sohibul Iman. Lelaki yang didaulat sebagai top leader di partai “padi kapas” pada 10 Agustus 2015 ini dinilai sukses mengarahkan kebijakan partai di tengah konstituen. Sebuah prestasi yang segera menghapus pernyataan nyinyir yang sempat hadir mempertanyakan kapabilitas lelaki kelahiran Tasikmalaya, 5 Oktober 1965 tersebut.
Ditilik dari perolehan suara nasional pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, PKS pantas disebut parpol yang memiliki pengaruh kuat di tanah air. Meski “hanya” berada di urutan ketujuh dengan 8.480.204 (6,79 persen), namun sejatinya PKS memiliki pengaruh yang tersebar di banyak daerah. Faktanya, kader inti PKS banyak yang menjadi kepala daerah. Setidaknya, ada 4 kepala daerah di tingkat provinsi yang menjabat gubernur dari kader inti PKS. Belum lagi puluhan kader inti PKS lainnya yang menjabat kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
Di tingkat legislatif pusat, meski hanya mendapatkan 40 kursi di DPR RI, kader-kader PKS terkenal militan. Sohibul Iman yang membawa gerbong partai ini telah menetapkan diri sebagai partai oposisi, sehingga kerap memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Teranyar, PKS mengkritisi dikeluarkannya Perppu Ormas yang memungkinkan pembubaran ormas tak perlu melalui proses pengadilan. Sebagai presiden partai, Sohibul Iman menilai, Perppu tersebut berbahaya karena pembubaran akan didasari oleh interpretasi yang ditentukan penguasa. Sebuah ormas dapat didirikan berdasarkan izin secara legal dari Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembubaran ormas juga harus melalui proses legal yaitu hukum.
Sebelumnya, PKS juga mengkritisi UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang dinilai tidak tepat guna untuk menyelesaikan solusi defisit keuangan Negara. Di sisi lain, obyek pengampunan pajak, tarif yang rendah, dana repatriasi, hingga batas waktu terakhir pengampunan pajak menjadi 31 Maret 2017 juga dinilai tidak sejalan dengan masa berakhirnya APBN 2016 yaitu sampai 31 Desember 2016.
Tajam mengkritisi, PKS juga tak lupa mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai pro dengan rakyat. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PKS juga mendukung dibentuknya Perda-Perda pelarangan minuman keras dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.
Rekam jejak Sohibul Iman di PKS terbilang moncer. Mengawali tugas sebagai Ketua Departemen Ilmu Pengetahun dan Teknologi-Lingkungan Hidup (IPTEK-LH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PK pada 1998, Sohibul Iman mencatat karier politiknya dengan gemilang.
Setelah menyelesaikan tugas belajarnya di Jepang hingga meraih gelar doktor, bapak dari tiga putra dan dua putri ini sempat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kemudian pada 2005-2007 sempat menjadi rektor Universitas Paramadina untuk menggantikan Nurcholis Madjid.
Pada pemilu 2009, Sohibul Iman terpilih menjadi anggota DPR RI dan menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Anis Matta yang mengundurkan diri pada tahun 2013 karena menjadi Presiden PKS. Pada pemilu berikutnya, Iman terpilih kembali menjadi anggota dewan periode 2014-2019. Kariernya makin naik saat pergantian pimpinan PKS. Dalam Munas PKS 2015, ia ditunjuk menjadi presiden PKS masa khidmat 2015-2020. (Imam)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Agustus 2017.
