Sabtu, 1 Oktober 22

7 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat

7 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat
* Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.340 penerima di Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (7/5/2017). (Foto: Humas Setkab)

Jakarta, Obsessionnews.com – Empat tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sektor agraria dan tata ruang (ATR) mampu mencatatkan pencapaian membanggakan. Sebanyak 7 juta sertifikat tanah telah diterbitkan dan meraih apresiasi soal kolaborasi keuangan anggaran barang milik negara.

Di awal tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan menerbitkan 8 juta serifikat tanah. Seiring berhasilnya target yang dijalani.  pemerintah juga menargetkan 23 juta masyarakat yang menerima sertifikat tanah hingga tahun 2019. Tidak hanya itu, tanah yang sudah tersertifikasi juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tanah yang berhasil tersertifikasi. Hingga Oktober 2018, seluas 6.192.875m² dari target total 7 juta bidang telah disertifikasi. Tanah yang tercatat di BPN sendiri seluas 126 juta bidang. Dari angka tersebut seluas 57.192.875 bidang sudah dilegalkan per Oktober silam.

Jokowi pernah menyatakan keberhasilan program sertifikat tanah pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN awal Januari 2018 silam. Dari target 5.000.000 bidang Kementrian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran dan pendaftaran sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang. Sementara sisanya belum terselesaikan karena sengketa lahan, alas hak tidak lengkap dan adanya peningkatan kualitas data.

Bicara mengenani sengketa lahan, beberapa kasus sengketa lahan yang terjadi di Tanah Air juga berhasil  terselesaikan. Dikutip dari laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah berhasil menangani kasus sengketa lahan secara terbuka dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya. Hal tersebut dilakukan agar hasil penyelesaian tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Pada tingkat pusat, pemerintah juga telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang juga ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama di tingkat daerah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil juga menilai adanya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan sangat diperlukan dalam hal sengketa lahan karena menyangkut tata kelola aset Negara/Barang Milik Negara. Kasus-kasus tersebut telah dilakukan dalam upaya penyelesaian melalui penelitian dan pengkajian maupun gelar kasus pertanahan serta pendalamannya.

Berkat kerja keras untuk menjadikan sektor ATR menjadi lebih baik, beragam penghargaan ditorehkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), seperti meraih penghargaan dalam kategori Kolaborasi Keuangan Anggaran Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan pada ajang Seminar Hari Oeang ke-72 Tahun 2018 Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diberikan pada akhir Oktober 2018, hasil kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Keuangan, khususnya pada Direktorat Barang Milik Negara (BMN) dalam melakukan percepatan sertifikasi aset BMN.

Selain itu, pemerintah juga mendapat apresiasi dalam ajang Indonesia Award 2018. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dikutip dari laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah, merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. (Indah Kurniasih)

Artikel ini dalam versi cetak telah dimuat di Majalah Men’s Obsession Edisi Januari 2019.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.