Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan 43 calon menteri di kabinetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan nama-nama itu dalam rangka menelusuri rekam jejak dari masing-masing menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi sebagai pembantunya.
Selain menyerahkan ke KPK, Jokowi juga sudah menyerahkan para calon menterinya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka juga akan ditelusuri nilai kekayaannya oleh PPATK, sehingga diharapkan menteri yang dipilih Jokowi benar-benar bersih dan jauh dari isu korupsi atau kasus hukum lain.
“Sudah kita sampaikan, ada 43, ke KPK dan PPATK,” ujar Jokowi, Jumat (17/10/2014).
Jokowi juga menambahkan, dari 43 calon menteri yang diserahkan kepada KPK dan PPATK masih bisa berubah namanya, karena pada dasarnya Jokowi hanya membentuk 33 kementerian. Jokowi menyebut penyerahan nama ke KPK juga bagian dari seleksi.
“Satu kementerian ada yang diisi oleh dua atau tiga nama. Nanti kan di sana (KPK dan PPATK) diseleksi lagi, jadi 33,”terangnya.
Jokowi mengutus ketua tim transisi Rini Soemarno, didampingi anggota transisi Hasto Kristianto untuk menyerahkan susunan kabinet ke KPK, Jumat siang. Meski demikian baik Jokowi maupun Rini ataupun Hasto ketiganya enggan menyebutkan nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan ke KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busryo Muqaddas mengatakan, pihaknya tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa mengatahui rekam jejak dari para calon menteri yang nantinya akan diserahkan oleh Jokowi. Karena KPK sudah punya data internal mengenai nama-nama yang masuk rapor merahnya.
“Kita kan sudah ada data, sehari saja cukup,” katanya. (Abn)
