Jakarta, Obsessionnews – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menggelar pertemuan dengan DPD tingkat I Partai Golkar di kediaman pribadi, Senin malam (16/3/2015). Pertemuan tersebut dihadiri oleh 32 dari 34 DPD-I seluruh Indonesia. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu menghasilkan beberapa keputusan dan kesepatan.
“DPD I dan II Golkar se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo yang ikut dalam pertemuan tersebut, dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews, usai pertemuan.
Lengkapnya, keputusan dan kesepakatannya adalan sebagai berikut. Pertama, DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti. Kedua, DPD I dan II menilai Menkumham telah bertindak terlalu jauh (intervensi) mengacak-ngacak internal partai Golkar dengan memanipulasi keputusan Mahkamah Partai yg sebenarnya tdk memenangkan satu pihak mana pun.
Ketiga, DPD I dan II akan menolak dan melakukan perlawanan terhadap Pelaksana tugas (Plt) dari pihak kubu Ancol yang akan menduduki kantor DPD I dan II seluruh Indonesia sampai ada keputuhan yang berkekuatan hukum tetap.
Keempat, Menkumham harus ikut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput terutama dalam perebutan kantor2 DPD di berbagai daerah. Kelima, DPD I dan II tetap mendesak Fraksi Partai Golkar di DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya bersama-sama dengan anggota fraksi KMP lainnya dan fraksi Partai Demokrat, yakni hak penyelidikan atau hak angket.
“Hal itu penting untuk dapat mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi di balik sikap Menkumham yang mengacak-ngacak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan Presiden,” tegas Bambang Soesatyo yang juga Anggota Komisi III (Hukum) DPR RI.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo yang merupakan salah seorang pengurus DPP Partai Golkar kubu Ical hasil munas Bali mengungkap adanya skenario kubu Agung untuk menguasai kepengurusan Partai Golkar dari pusat sampai daerah. Bambang mengaku memiliki bocoran rekaman rapat kubu Agung pada 4 Maret 2015.
Menurut Bamsoet, Golkar kubu Agung hasil munas Ancol menebar ancaman ke DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) yang memilih bergabung dengan kubu Ical. Ancamannya adalah mencopot pengurus DPD I maupun II untuk kemucian menunjuk Pelaksana tugas (Plt).
“Mereka merancang dan mengancam DPD-DPD yang tidak patuh. Kami mendengar rapat mereka, kami ada orang di sana, kami tanam, mereka (kubu Agung) sudah merancang dan memecat DPD-DPD yang tidak patuh,” ujar Bambang, Jumat (6/3) lalu. (Ars)
