Minggu, 26 September 21

260 Jabatan Eselon IV akan Dihapus, Bupati Kebumen: ASN Tak Perlu Panik

260 Jabatan Eselon IV akan Dihapus, Bupati Kebumen: ASN Tak Perlu Panik
* Bupati Kebumen Arif Sugiyanto usai Tarhim di Krakal. (Foto: Aim, Prokopim Kebumen)

Kebumen, Obsessionnews.com – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait penyederhaan birokrasi dengan penghapusan jabatan eselon III dan IV, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, akan melaksanakan pada Juni 2021.

Hal itu dikatakan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Ia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 400 lebih ASN di Kebumen yang menduduki jabatan eselon IV, 260 orang diantaranya akan beralih ke jabatan fungsional. Bukan dipangkas.

“Jadi begini bukan dipangkasya tapi dialihkan, yang tadinya ada eselon IV kurang lebih ada 400 lebih, kemudian yang akan dihilangkan kurang lebih ada 260 ini akan menjadi fungsional,” ujar Arif usai shalat tarawih dan silaturahmi di Krakal, Alian, Kamis (22/4).

Arif menyatakan, yang dimaksud jabatan fungsional bukan diartikan bekerja seenaknya sendiri. Pihaknya harus bisa memastikan bahwa yang dikerjakan oleh pejabat fungsional terkait dengan sasaran dari unit kerja organisasi masing-masing.

Jabatan fungsional sendiri adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Meski jabatan eselon IV akan dihapus, Arif memastian bukan berarti pendapatan akan diturunkan. “Malah ada penambahan terkait dengan tunjangan kerja, jadi yang tadinya Rp 550 ribu menjadi Rp 1 juta lebih, ada yang Rp 600 ribu dan yang paling kecil sekitar Rp 450 ribu,” ungkap Arif.

Dengan begitu, Arif meminta ASN tidak perlu panik dengan pemangkasan jabatan eselon IV. Karena sama sekali tidak mengurangi pendapatan. Bahkan bisa meningkatan skil kualitas. Ini adalah kebijakan pusat, dalam rangka penyederhanaan birokrasi agar lebih dinamis, efektif dan efisien.

“Tujuan penyederhanaan birokrasi adalah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, efektif, dan efisien. ASN tak perlu khawatir, dan panik,” ucap Arif.

Tujuan penyederhanaan birokrasi lainnya adalah mewujudkan profesionalitas ASN, percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional. Selain itu, juga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah.

“Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi agile, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, penyederhanaan dalam tubuh birokrasi menjadi salah satu fokus dari lima program prioritas Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

Presiden Jokowi mengarahkan penyederhanan birokrasi menjadi dua level eselon serta mengganti jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) dengan JF yang menghargai keahlian dan kompetensi harus dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut dari mandat Presiden untuk penyederhanaan birokrasi, Ia telah mengeluarkan SE Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, wali kota dan bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.