Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bakal bernafas lega. Pasalnya, pembentukan holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan ditargetkan segera terealisasi pada Januari 2019. Hal itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang bakal ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2019 ini.
Pada dasarnya Kementerian BUMN menargetkan draft PP tersebut rampung secepatnya. Namun masih tertunda akibat belum ditetapkannya nilai valuasi oleh Kementerian Keuangan.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal di Jakarta pada Senin 31 Desember 2018 mengatakan, bahwa valuasi sudah selesai semua, tinggal penetapan nilainya saja. “Jadi kalau PP keluar dan keputusan Menteri Keuangan keluar semuanya akan beres,” ujarnya.
Namun, secara hukum holding itu jadi setelah penandatanganan akte-akte inbrengnya. Oleh karena itu, Kementerian BUMN sedang mengusahakan secepatnya penandatanganan tersebut.
Setelah akte keluar, penghapusan nama persero di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut nantinya bakal dilakukan saat masing-masing perusahaan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Poy)
