“Saya sudah sampaikan step by step yang namanya TKI khusunya perempuan, khusunya untuk pembantu rmh tangga saya sampaikan pada tahun ke 3, ke 4 ke depan harusnya sudah disetop,” ujar Jokowi saat mencanangkan Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara, di Sofifi, Jumat (8/5/2015).
Presiden berharap kebijakan ini harus ditindaklanjuti oleh semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah dengan tidak mendorong warga menjadi TKI ke luar negeri. Di sisi lain pemerintah juga diminta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tidak menambah angka pengangguran di dalam negeri.
“Jadi saya titip supaya Disnakertrans jangan mendorong orang menjadi TKI, setuju gak,” terang Jokowi di hadapan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Wali Kota Tidore Ahmad Mahifa.
Banyaknya TKI yang bermasalah menjadi alasan mengapa pemerintah ingin menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Menurut presiden saat ini sekitar 260 TKI di luar negeri sedang menghadapi masalah hukum, yang bisa berujung pada ancaman hukuman mati.
“Saya tidak bisa bayangkan kita kirim ibu-ibu ke sana, wanita ke sana. Kemudian sekarang list yang saya terima 260 yang dalam proses hukum,” katanya.
Presiden mengatakan masalah hukum yang menimpa TKI itu terjadi karena minimnya kualitas SDM, ditambah dengan faktor perbedaan budaya yang tidak tidak dipahami dengan baik oleh TKI.
“Harus diciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Maluku Utara ini agar tidak usah mencari kerjaan ke negara lain,” ucap presiden. (Has)
