Jakarta, Obsessionnews – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengusulkan kepada Presiden Jokowi supaya dibentuk suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR yaitu Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara masif kepada generasi muda.
Usulan itu disampaikan Zulkifli saat menghadiri rapat konsultasi antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Kamis (14/4/2016).
Dalam rapat itu, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sementara, Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir dengan didampingi oleh Wakil Ketua MPR yaitu H. Mahyudin, Ever Ernest Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, dan Sekretris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono.
Zulkifli mengatakan salah satu hal yang disinggung dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai pembangunan karakter bangsa. MPR menilai bahwa setelah 18 tahun reformasi, saat ini telah terjadi degradasi nilai-nilai kebangsaan pada kalangan anak muda Indonesia.
Hal itulah yang menjadi dasar perlu supaya dibentuk suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR. Menurut dia dari 18 tahun reformasi berjalan ada sesuatu yang kurang yaitu roh kebangsaan. akhir-akhir ini banyak anak muda yang tidak paham mengenai apa itu pancasila juga mengenai lambang-lambang negara.
“Oleh karena itu, penting lembaga apapun namanya ya seperti dulu yang terus menerus apakah lembaga itu di pemerintah pusat atau kabupaten kota/provinsi semua pihak ya untuk bersama-sama bersosialisasi 4 pilar MPR itu secara massif oleh semua stakeholder,” katanya.
Terkait dengan wacana pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Zulkifli mengatakan seluruh fraksi di MPR menyetujui usulan tersebut dan sampai saat ini beberapa tahapan masih dilakukan untuk penyempurnaan.
“Nanti ada FGD yang komprehensif tidak hanya sosial budaya tapi juga pembangunan karakter bangsa. Kapan waktunya? Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan tahapan-tahapannya,” ucap Zulkifli.
Adapun wacana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang mengemuka akhir-akhir ini agar supaya dilakukan penyempurnaan seiring dengan kemajuan jaman. Dalam memutuskan hal itu, MPR akan bersikap hati-hati dan terus berdiskusi dengan berbagai kalangan masyarakat.
“Sebagian pendapat meminta UUD kembali seperti dulu, sebagian ada yang berpendapat tidak usah diubah,” pungkas dia. (Has)
