Rabu, 29 September 21

16 Menteri dari Parpol, Bukan Ingkari Politik Tanpa Syarat

16 Menteri dari Parpol, Bukan Ingkari Politik Tanpa Syarat

Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo menanggapi cibiran para pengamat politik yang menilai langkah Jokowi memasukkan jatah 16 kursi menteri dari kader partai politik merupakan inkonsistensi dari janjinya menolak politik tanpa syarat.

Jokowi membantah kalau dirinya dianggap tidak konsisten dengan janjinya. Keputusan untuk memasukan 16 kursi menteri dari Parpol, menurut Jokowi, tujuannya untuk bisa menciptakan pemerintahan yang kuat, bukan karena kompromi atau balas budi.

“Bukan kompromistis. Wong lebih banyak yang profesional kok. Permasalahannya itu ada pada mewujudkan pemerintah yang kuat. Itu saja,”‎ ujar Jokowi, Selasa (17/9/2014).

Alasan lain, Jokowi ingin menciptakan hubungan yang kuat antara eksekutif dengan anggota dewan melalui kerjasama antar partai. Ia mengatakan, jatah menteri dari Parpol lebih sedikit dibanding dengan profesional. Artinya, ia menganggap komposisi kabinetnya masih seimbang.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian.

Banyak pengamat politik yang menilai, langkah Jokowi tidak ada bedanya dengan pemerintahan saat ini. ‎Ia disebut gagal dalam menyusun kabinet yang ramping dan tidak tumpang tindih. Penilaian tersebut mengacu pada postur kabinet Jokowi yang berjumlah 34 kementerian, dengan 16 menteri akan berasal dari partai politik.

“Janji Jokowi untuk merampingkan kabinet atau restrukturisasi postur kabinet dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang diharapkan menghindarkan tumpang tindih kewenangan kementerian, akhirnya gagal. Jokowi hanya berhasil di tingkat wacana, tetapi praktiknya nol besar,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago.

Kegagalan ini, kata Pangi, Jokowi-JK dianggap tidak mampu mengunakan hak preogatifnya untuk memilih dan bentuk kabinet sesuai dengan janjinya. Ia curiga Jokowi tak berdaya ketika banyak desakan dari parpol yang memiliki kepentingan terhadap jatah kursi menteri.

“Kita sama-sama tahu, JK dari awal kan enggak menginginkan restrukturisasi postur kabinet. Padahal, publik sudah berharap Jokowi mampu melakukan lompatan yang dahsyat dibandingkan dengan kabinet sebelumnya,” ujar peneliti Nusantara Institute ini.

“Saya sendiri sudah berharap gebrakan dan sepak terjang Jokowi merampingkan kabinet sampai 27 kementerian. Namun, wacana itu dinodai oleh kepentingan elite itu sendiri,” tambahnya.

Kritikan lain juga datang dari pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio‎. Ia menilai, Komitmen Jokowi untuk tidak bagi-bagi kursi dalam kabinet mendatang dipertanyakan setelah memberi jatah 16 kursi menteri untuk kader partai politik. Jokowi dianggap mulai mengikuti arus politik.

“16 kursi untuk parpol jelas bagi-bagi kursi kekuasaan. Bahasa koalisi ramping dan kabinet ramping ternyata tidak bisa dia diterapkan,”‎ katanya.

Menurutnya, Jokowi tidak bisa menghadapi realitas politik yang paling tinggi di Indonesia sebagai presiden. Ini adalah dunia baru bagi Jokowi, dan ia tidak bisa melawan arus melainkan terbawa arus.

“Realita yang memaksa dia untuk meyampingkan komitmen awal demi lancarnya roda kekuasaan. Saat berkuasa Jokowi tidak seberani melakukan perubahan seperti dia janjikan saat kampanye,” jelasnya. (Abn)

 

Related posts