Jakarta, Obsessionnews.com – Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (14/7/2016), Menteri Kesehatan (Menkes) Nilla F Moeloek akhirnya mengungkap nama 14 rumah sakit (RS) serta delapan klinik dan bidan yang terbukti menggunakan vaksin palsu.
Anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw pun langsung meminta Bareskrim Polri untuk memberikan hukuman berlapis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran vaksin palsu. Menurutnya, perbuatan ini sangat keji.
“Kepada Kabareskrim saya usulkan agar pelaku-pelaku ini bapak beri hukuman seberat-beratnya, berlapis. Ini perbuatan sangat keji!” katanya, Kamis.
Roberth juga meminta, Menkes dan Bareskrim melakukan pemeriksaan rumah sakit yang lain di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ia menduga, penyebaran vaksin palsu tidak hanya ada 14 rumah sakit.
“Sehingga ada jawaban dari pemeriksaan di 34 provinsi hasilnya apa,” ucapnya.
Selain itu, Roberth juga meminta masyarakat membawa anaknya kembali dilakukan imunisasi ulang, bila pernah melakukan imunisasi di 14 rumah sakit tersebut selama kurun waktu 13 tahun terakhir ini.
“Harus divaksin ulang, jangan hanya yang sampel. Ada datanya, tidak mungkin tidak ada datanya. Satgas harus selesaikan ini. Bukan hanya pelakunya dihukum dan dibiarkan korbannya bayi-bayi ini,” jelasnya.
Ke-14 rumah sakit itu secara berurut sesuai daftar Menkes adalah
1. RS DR Sander (Bekasi)
2. RS Bhakti Husada (Bekasi)
3. RS Sentra Medika (Gombong)
4. RSIA Puspa Husada
5. RS Karya Medika (Bekasi)
6. RS Kartika Husada (Bekasi)
7. RS Sayang Bunda (Bekasi)
8. RS Multazam (Bekasi)
9. RS Permata (Bekasi)
10. RSIA Gizar (Bekasi)
11. RS Hosana (Cikarang)
12. RS Elizabeth (Bekasi)
13. RS Harapan Bunda (Jakarta Timur)
14, RS Hosana (Bekasi)
Dalam daftar itu mayoritas vaksin palsu tersebar mayoritas di Jabodetabek, khususnya Bekasi. Anggota komisi IX Saleh Daulay lalu mempertanyakan soal data yang sebelumnya disebut vaksin tersebar di 9 provinsi oleh Kemenkes.
“Dari 14 rumah sakit itu semua di Jabodetabek, dekat-dekat DKI. Berarti tidak ada yang 9 provinsi. Kami minta Bu menteri menjelaskan,” ucap Saleh. (Albar)
