Jakarta, Obsessionnews.com – Kejatuhan Rezim Orde Baru Soeharto tidak hanya disebabkan oleh jutaan mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden. Di balik itu, ada juga peran elite yang juga menginginkan Soeharto jatuh.
Kisah itu terangkum dari aksi penolakan 14 menteri terhadap rencana Presiden Soeharto yang terjadi pada 20 Mei 1998. Saat itu, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle.
Sejumlah pengamat menilai perombakan kabinet atau Komite Reformasi diyakini sebagai salah satu cara Soeharto untuk “menyelamatkan diri” atas tuntutan mundur terhadapnya, seiring tuntutan reformasi yang semakin besar. Sehingga Soeharto tetap aman dalam posisinya sebagai Presiden.
Namun ternyata rencana Soeharto tak sesuai dengan harapan. Para pembantunya di kabinet juga sepenuhnya mendukung Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Di tambah lagi kondisi keamanan nasional semakin kacau pasca-Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 dan kerusuhan bernuansa rasial pada 13-15 Mei 1998.
Krisis ekonomi juga semakin parah, situasi ini tidak menguntungkan Soeharto. Penolakan 14 menteri ini bermula pada pukul 14.30 WIB. Empat belas menteri bidang Ekuin itu mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas.
Hanya dua menteri yang tidak hadir, yaitu Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Hasan alias Bob Hasan.
Ke-14 menteri yang menandatangani, sebut saja Deklarasi Bappenas itu, secara berurutan adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S Baharsjah.
Kemudian, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi MBA, Theo L Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Penolakan ini menambah kekecewaan Presiden Soeharto. Sebab, sebelumnya Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief telah mengirimkan surat permintaan pengunduran diri dari Kabinet Pembangunan VII.
Habibie dikabarkan mundur
Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie memiliki kisah sendiri mengenai penolakan 14 menteri itu. Kisah itu ditulisnya dalam buku Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006)
Pada sore itu, dia mendapat laporan mengenai rencana penolakan 14 menteri untuk masuk Kabinet Reformasi dari Ginandjar Kartasasmita. Respons Habibie saat itu, “Apakah Anda sudah bicarakan dengan Bapak Presiden?”
Ketika itu Ginandjar mengaku belum membicarakannya dengan Soeharto. Namun, mereka sudah melaporkannya secara tertulis dan menyerahkannya kepada Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut, anak sulung Soeharto yang juga menjabat Menteri Sosial.
Kepada Habibie, Ginandjar mengatakan bahwa 14 menteri ini hanya tidak mau bergabung Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Namun, mereka masih melaksanakan tugas sebagai menteri hingga Kabinet Pembangunan VII dibubarkan.
Setelah mendengar laporan Ginandjar, sebuah kabar mengejutkan kemudian didengar Habibie.
Sekitar pukul 17.45 WIB, dia mendapat telepon dari Menkeu Fuad Bawazier. Fuad yang tidak ikut menandatangani “Deklarasi Bappenas” itu mengonfirmasi kabar mengejutkan yang dia dapat: Habibie berniat mundur sebagai wapres.
Mendapat pertanyaan itu, Habibie langsung menjawab. Ia menegaskan dirinya tidak mungkin meningkatkan Soeharto disaat krisis.
“Isu tersebut tidak benar. Presiden yang sedang menghadapi permasalahan multikompleks tidak mungkin saya tinggalkan. Saya bukan pengecut,” demikian jawaban Habibie kepada Fuad Bawazier.
Mendengar kabar 14 menterinya mundur, Soeharto digambarkan begitu kecewa. Soeharto merasa ditinggalkan, karena dari 14 nama menteri itu, ada juga orang-orang dekatnya. 14 menteri itu tidak hanya menolak masuk Kabinet Reformasi. Mereka bahkan secara implisit meminta Soeharto untuk mundur.
Rencana Soeharto untuk membuat Kabinet Reformasi pun pupus. Dia merasa tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Malam itu, Soeharto pun meyakinkan diri untuk mundur esok harinya, 21 Mei 1998. (Albar)
