Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mendapatkan tugas sangat luar biasa kuat, yakni membuat regulasi, mengawasi sektor keuangan. Ini lembaga super body dan banyak dana.
Lembaga ini mengambil alih tugas BANK Indonesia yang sebelum UU OJK diterbitkan mengemban tugas mengawal bank dan lembaga keuangan non bank dan sekaligus memungut iuran.
Tapi apa yang dapat dilakukan OJK? Ternyata lembaga ini tidak memiliki kemampuan sesuai beban tugasnya. Berbagai kasus keuangan skandal besar terjadi di depan mata, selama bertahun tahun OJK tidak tau dan tidak berbuat seuai tuntutan zaman.
Kok bisa ada 14 dibobol selama bertahun tahun OJK tidak tau, ngapain aja, buat regulasi yang kuat kek, awasi kek, monitor kek bank bank, tapi ternyata tidak punya kemampuan itu.
Jangan jangan fungsi regulasi dan pengawasan selama ini tidak maksimal karena OJK dibiayai dari pungutan kepada bank dan lembaga keuangan yang diawasinya. Jadi OJK ini tergatung setoran, kayak preman pasar. Ini bisa gawat karena secara psikologis yang setor sama yang menerima bisa kongkalikong.
Begitu banyak masalah di sektor keuangan, bibit bibit masalah yang membahayakan OJK diam saja.. Misalnya dana haji dipakai oleh pemerintah untuk proyek infrastruktur, dana BPJS dipake pemerintah untuk infrastruktur, dana pensiun PNS dipakai untuk infrastruktur, dan berbagai dana pensiun karyawan BUMN, pasti semua bermasalah dikarenakan infrastruktur banyak mangkrak dan ditunda. Bumn infrastruktur terjerat utang besar, terancam bangkrut, dan lain-lain.
Dalam kasus banyak travel umroh bernasalah karena bisnis keuangan yang makin marak sekarang di tanah air OJK tidak dapat bebuat apa apa. Padahal Rakyat sudah banyak yang menjadi korban.
Kelalaian OJK dalam kasus pembobalan 14 bank senilai 14 triliun merupakan masalah besar. Institusi OJK harus diperiksa, jangan jangan mereka tau tapi diam saja. Perlu diminta pertanggung jawababnya. (***)
