Jakarta – Sudah hampir sembilan tahun berlalu, bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur masih belum bisa menemui solusi. Bahkan dikabarkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sudah tidak memiliki anggaran untuk membantu para korban.
”Anggaran enggak mungkin cair, karena memang enggak ada,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Kamis (2/10/2014).
Menurutnya, anggaran susah untuk dicairkan karena, bencana ini termasuk bencana nasional yang sulit untuk ditangani. Pemerintah juga disebut tidak memiliki dana yang cukup, terlebih masa jabatan Presiden SBY bersama para menterinya akan segera berakhir.
“Tidak akan selesai dalam sisa 19 hari pemerintahan,” ujarnya.
Solusinya, kata Chairul pemerintah saat ini hanya bisa memindahkan persoalan Lapindo kepada pemerintahan yang baru (Joko Widodo – Jusuf Kalla). Caranya dengan dengan melakukan koordinasi mengenai besaran anggaran Lapindo yang nantinya akan dibahas oleh DPR.
“Apakah disetujui atau tidak, setelah disetujui baru bisa cair,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bersedia membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar. Dana tersebut rencananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Namun Kementerian Keuangan belum bisa menjamin apakah dana talangan sebesar itu bisa diambil dari APBN 2015.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Lapindo, disebutkan pemerintah selama ini sudah mengulurkan dana Rp 6,2 triliun untuk para korban Lapindo. Anggaran itu terhitung dari tahun 2008 sampai 2013. Sedangkan untuk 2005 anggaran juga sudah pernah diglontorkan sebesar Rp 505 milyar.
Alokasi anggaran yang diambil dari APBN itu, digunakan untuk menanggulangi bencana lumpur di luar peta terdampar seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007. Sementara untuk wilayah di area terdampar lumpur menjadi tanggung jawab PT Lapindo. (Abn)
