Sabtu, 28 Januari 23

12 Bupati/Walikota di Sumbar Diminta Benahi Sanitasi

12 Bupati/Walikota di Sumbar Diminta Benahi Sanitasi
* Nasrul Abit.

Padang, Obsessionnews Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk serius menanggani masalah sanitasi permukiman, diantaranya perbaikan drainase, penggelolaan air limbah, serta persampahan. Pemerintah kabuaten/kota juga harus membuat program yang jelas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengataan, permasalahan sanitasi permukiman sudah harus tuntas tahun 2019.

“Percepatan pembangunan sanitasi permukiman telah dilaksanakan mulai tahun 2010. Saat ini Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian dengan RPJM Provinsi dan RPJMN, serta melakukan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi Kabupaten/Kota. Telah ada 7 Kabupaten/Kota yang melakukan itu, yakni Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat,” kata Nasrul Abit ketika membuka rapat percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Auditorium Gubernuran, Rabu (2/3).

Nasrul Abit menjelaskan, saat ini capaian akses sanitasi yang layak di Kabupaten/Kota di Sumbar, rata-rata baru mencapai 60 %. Sejumlah daerah diantaranya, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, dan Solok Selatan, masih minim. “Ke depan, Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan harus melakukan evaluasi,” ujat Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga meminta 12 Bupati/Walikota yang baru dilantik serius mengurus akses sanitasi bagi masyarakat. Menyediakan sumber pendanaan pembangunan sanitasi yang dapat dilakukan melalui anggaran perubahan.

“12 Bupati/Walikota terpilih harus memperhatikan ini. Walaupun dalam visi misinya dulu tidak ada program untuk sanitasi,” kata Nasrul Abit.

 

Khusus untuk drainase yang sering memicu terjadinya banjir di permukiman warga akibat mampet, pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan pembenahan dan pemeliharaan drainase secara berkala. Selain itu, jalur drainase juga harus masuk dalam tata ruang tata kota.

Terkait tempat pembuangan sampah akhir regional, saat ini sudah berdiri di sejumlah titik, namun operasionalnya masih belum sesuai standar.

“Harus kita akui, memang belum sesuai standar, masih ada lalat. Bagaimana limbahnya, apakah masih mencemari lingkungan. Saat ini Pemerintah Provinsi masih mensubsidi untuk pengolahan sampah. Untuk menjadikan sampah itu bersih sampai ke tempat pembuangan akhir, diperlukan biaya per tonnya Rp 60 ribu, saat ini Provinsi masih mensubsidi Rp 40 ribu per ton. Untuk itu kami minta kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota,” sebut Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, untuk menciptakan lingkungan sehat, selain melalui penyediaan sanitasi yang baik. Masyarakat juga harus berperilaku hidup sehat dengan tidak membuang sampah dan buang air besar di sembarang tempat.

“Memang masih banyak warga kita yang memanfaatkan sungai untuk MCK. Perilaku itu harus dirubah. Kalau satu orang terkena diare, maka semua yang memanfaatkan air sungai bisa terdampak,” kata Nasrul Abit. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.