Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Negara Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Seskab Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Chalid mengeritik kebijakan Menko Perekonomian yang menunjuk WWF sebagai PMO sekretariat percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
Berikut ini surat tersebut:
Kepada yth:
1. Pak Darmin Nasution
2. Mas Pratikno
3. Ibu Siti Nurbaya
4. Pak Sofyan Djalil
5. Mas Pram
6. Kang Teten
Dengan hormat
Sebagai salah seorang yang bertanggungjawab merumuskan kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Rumah Transisi, saya ingin menyampaikan rasa kekhawatiran saya atas kebijakan Menko Perekonomian yang menunjuk WWF sebagai PMO sekretariat percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
Beberapa hal yang jadi pertimbangan saya sebagai berikut:
1. Isu Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS) adalah isu yang sangat sensitif karena menyangkut hajat orang banyak dan merupakan kebijakan korektif atas salah urus yang telah berlangsung lama.
2. Karena sensitifnya isu RAPS maka saya dan banyak kawan aktifis lainnya memandang bahwa harusnya Negara yang mengambil peran utama pelaksanaan kebijakan tersebut. Para aktivis dapat mengambil peran membantu negara dengan formalisasi negara. Contohnya Pokja Perhutanan Sosial yang melibatkan akademisi, aktivis NGO, Budayawan, ASN Pusat dan Daerah melalui SK Dirjen Perhutanan Sosial.
3. Penunjukan WWF menjadi PMO oleh Menko Perekonomian, telah menimbulkan reaksi penolakan keras dari pihak-pihak yang selama ini telah bekerja membantu Pemerintah untuk pencapaian target Program Presiden ini dengan tepat sasaran.
4. Keterlibatan WWF sebagai organisasi lingkungan hidup internasional dalam program RAPS sangat rawan dijadikan isu politik dari pihak-pihak yang selama ini menolak kebijakan RAPS dengan beragam motif.
5. Salah satu peran PMO adalah membangun koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program RAPS. Bagaimana logikanya Koordinasi antar kementerian dan lembaga negara dilakukan oleh organisasi bukan negara. Ini akan menjadi isu politik lainnya.
6. Bila Kemenko Perekonomian tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program RAPS maka kami sarankan agar membentuk Tim PMO dengan merekrut dari kalangan akademisi, aktivis, jurnalis, dan ASN yang berkompoten dan memiliki komitmen tinggi. Bila ada aktifis WWF yg mau bekerja membantu RAPS maka masukan dalam tim bentukan kemenko tersebut, sehingga tampak bahwa negara berada digaris depan.
Demikian beberapa hal yang menjadi perhatian saya, semoga Menko Perekonomian bisa segera mengoreksi kerjasama dengan WWF tersebut
Terlampir adalah link berita MoU antara Menko Perekonomian dan WWF yang telah mendapat rekasi keras dari banyak pihak.
Wassalam
Chalid Muhammad
