Politik Indonesia sekarang sedang berada pada kebuntuan partai-partai politik oligarki yang saat ini berada di Senayan. Kebuntuan ini disebabkan memuncaknya pembusukan negara oleh tradisi kotor politik pengijonan melalui transaksional.
Dengan terbongkarnya praktik politik ke hadapan rakyat banyak dari Pilkada Jawa Timur, terjadinya koalisi seluruh Partai Politik Senayan secara integral dan putusan MK yang menggolkan PT 20-25%, maka operasi senyap pembentukan sistem kekuasaan otoriter melalui pendekatan demokrasi liberal ini terbongkar. Kondisi seperti sekarang ini adalah kesempatan munculnya kehendak Rakyat untuk memimpin perjuangan.
Rakyat banyak mulai sadar dengan pola kekuasaan partai-partai politik senayan seluruhnya. Tidak ada oposisi partai lagi karena telah ditekuk oleh rezim Jokowi dengan ditempatkan sebagai jaringan kekuasaan rezim. Dan proyek ini tentu tidak terlepas dari peran konglomerat taipan sebagai juru kunci oligarki partai.
Kehendak rakyat banyak ini dibutuhkan untuk menendang faktor paling utama dari konstelasi kekuasaan ini, yaitu menendang pengaruh konglomerat taipan dari lapangan politik. Sehingga partai-partai politik tidak lagi tunduk pada konglomerat taipan akan tetapi tunduk pada kehendak Rakyat. Dan oligarki partai politik dapat ditaklukkan.
Bagaimana caranya adalah dengan membangun kembali kekuatan rakyat dan mendorong koalisi baru. Demi sebuah perubahan, mau tidak mau rakyat banyak harus dituntun untuk menolak Jokowi yang telah diagendakan sebagai Calon Presiden 2019. Selain itu juga diperlukan evaluasi untuk koalisi dua kelompok saat ini dan mendorong figur yang mampu mengalahkan Jokowi.
Sehingga terjadi koalisi baru untuk mencapai daulat rakyat dengan mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Alternatif dengan agenda besar :
1. Cabut Mandat Jokowi.
2. Kembali ke UUD 45 asli.
3. Perkuat Hak-Hak Rakyat Pribumi.
4. Bentuk Pemerintah Transisi.
Jakarta, 15 Januari 2018.
(Yudi Syamhudi Suyuti, Bakal Calon Presiden RI, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia)
