Setidaknya ada 5 Tas yang harus dimiliki seseorang bila dia ingin maju dan menang dalam kontestasi politik. Baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Ke 5 Tas itu adalah, Popularitas, Elektabilitas, Kredibilitas, Akseptabilitas dan Isi Tas.
Idealnya, ke 5 Tas itu ada semua, apalagi Isi Tas. Itu mutlak ada. Saksi dan timses harus dibiayai dan alat peraga kampanye pun harus dibeli. Tidak ada yang gratis. Karenanya kalau kita lihat Calon Kepala Daerah di Pilkada 2018 ini, profile orang nya kebanyakan datang antara dua golongan : penguasa dan pengusaha. Kalau bukan kedua golongan ini, kemungkinannya adalah anak penguasa atau anak pengusaha. Karena mereka lah yang punya Isi Tas banyak.
Tetapi sebetulnya ke 5 Tas , juga Isi Tas, itu tidak mesti selalu terpenuhi semuanya. Selain rasanya sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, mencari orang yang mempunyai 5 Tas tersebut sekaligus, pada dasarnya ke 5 Tas itu juga bisa saling menutupi antara satu dan lainnya.
Contoh saja misalkan ada kandidat yang tidak mempunyai Isi Tas signifikan tetapi dia mempunyai popularitas, elektabilitas atau kredibilitas. Parpol bisa saja mengusungnya karena ada peluang menang dan Parpol pasti ingin menang. Masalah Isi Tas, bisa diusahakan bareng-bareng baik dengan cara memasangkan dengan kandidat yang mempunyai Isi Tas tebal atau mencari donatur. Inilah yang terjadi pada figur-figur seperti Jokowi, Anies, Ridwan Kamil, dan beberapa figur Kepala Daerah lain yang tidak terekspos media, ketika mereka maju menjadi Calon Kepala Daerah. Tri Rismaharini Walikota Surabaya pun sepertinya akan seperti itu bila dia bersedia dicalonkan PDIP menjadi Cagub Jawa Timur.
Di sisi lain, ada juga orang yang tidak mempunyai popularitas apalagi elektabilitas. Isi Tas ada tapi mungkin tidak full. Tetapi dia dianggap mempunyai akseptabilitas dan kredibilitas. Inilah yang terlihat pada orang seperti Sudrajat Cagub Jabar. Orang yang tidak dikenal publik, tiba-tiba dicalonkan jadi Cagub. Karena sebagai orang yang pernah kuliah di Harvard bidang Administrasi Publik, dia dianggap kredibel dalam mengelola kebijakan publik. Terlebih dia juga pernah memegang kendali Kementrian Pertahanan sebagai Sekjend, berbagai jabatan di militer dan dekat dengan beberapa kalangan (akseptabilitas) tokoh masyarakat Jawa Barat. Urusan popularitas dan elektabilitas, bisa dikerek dengan berbagai macam cara bersama-sama. Tidak aneh Sudrajat yang semula tidak dikenal, popularitas nya mendadak naik ketika koran Pikiran Rakyat membuat polling di twitter tentang Cagub Jabar.
Lain lagi cerita AHY. Sebagai anak Presiden, dia tentunya mempunyai popularitas, elektabilitas dan Isi Tas. Tetapi tetap saja kalah karena meski pintar, dia dianggap belum cukup umur menjadi Gubernur dan tidak menguasai peta permasalahan Jakarta. AHY dianggap belum kredibel untuk memimpin Jakarta karenanya dia kalah, meski Isi Tas nya cukup.
Pada sisi lain, ada juga orang yang sudah mempunyai Isi Tas tapi tidak mempunyai popularitas, elektabilitas, kredibilitas dan akseptabilitas. Ini yang pastinya memberatkan partai. Karena bagaimana pun, partai ingin menang. Pada kondisi seperti inilah sepertinya posisi La Nyalla (LN) dihadapan Prabowo dengan Gerindranya.
Dibanding Khofifah dan Saefullah Yusuf, popularitas dan elektabilitas LN jelas kalah jauh. Begitu juga aspek akseptabilitas. LN bisa saja mendapat rekomendasi seorang pemuka Agama di Jakarta, tetapi pemuka Agama di Jawa Timur yang menjadi area pemilihan dan kunci konstituen di Jawa Timur, justru meminta Prabowo mendukung Saefullah Yusuf. Lagipula ini kan Pilkada Jawa Timur bukan Pilkada Jakarta. Ditambah kegagalan LN mendapat dukungan dari partai lain di luar Gerindra, maka lengkaplah problem akseptabilitas LN.
Isi Tas LN mungkin sudah siap dan ikut Pilkada tanpa Isi Tas yang jelas pasti sia-sia. Tapi permasalahan Pilkada bukan hanya permasalahan isi Tas. Karena matematika politik itu berbeda dengan matematika murni. Orang maju Pilkada tanpa Isi Tas, dipastikan kalah. Tetapi orang bertarung dalam Pilkada dengan menenteng Isi Tas yang banyak, itu juga belum tentu menang.
Jakarta, 12 Januari 2018
(Delianur, Aktivis pemuda)
