Oleh: Rafatar Abdul Gani, Analis Politik Indonesia
Menarik melihat pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, sementara Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak diseruduk dari posisi menterinya. Padahal jika dihitung secara politis, satu kursi yang ditinggalkan Khofifah tersebut merupakan jatah kursi PKB. Atau kursi menteri yang strategis itu bisa saja diberikan kepada PDIP yang nyata-nyata mengusung Jokowi di Pilpres 2014, dibandingkan Partai Golkar yang nyata mendukung calon lain saat itu.
Spekulasi yang selama ini bergulir di tengah-tengah masyarakat tentang Jokowi yang mencari perahu alternatif di Pilpres 2019 semakin menguat. Lalu bagaimana dengan PDIP yang sebelumnya mengusung Jokowi?
Politik itu pada dasarnya bersifat cair. Seperti halnya sikap negarawan yang ditunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilgub Jawa Tengah. Tidak ada yang menyangka SBY akan ikut mengusung Ganjar Pranowo yang notabene merupakan kader PDIP.
Padahal selama ini masyarakat menganggap Megawati begitu terang-terangan berseberangan dengan SBY. Terlihat dari absennya Megawati di setiap acara kenegaraan seperti acara 17 Agustusan di Istana Negara selama 10 tahun SBY menjabat. Belum lagi dengan sikap partai PDIP selama 10 tahun SBY menjabat konsisten dengan pilihan oposisinya.
Ya begitulah politik adanya. Kita tidak perlu riuh memandang hal yang demikian. Kita cukup memastikan pemimpin yang telah terpilih dapat memenuhi janji-janji yang sempat diutarakan pada msa kampanye. Sederhana.
Kembali ke perahu alternatif Jokowi. Berdasarkan penilaian dan pandangan saya, kemungkinan Jokowi maju bersama Golkar terbuka lebar. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Partai Golkar yang sedari awal secara terang-terangan akan mendukung Jokowi kembali di Pilpres 2019.
Cukup realistis bagi Jokowi mendekat ke partai binaan Orba ini. Dengan ditetapkannya Presidential Threshold 20 persen oleh MK, jika Jokowi maju bersama Golkar, dia sudah mempunyai modal sebesar 14,75 persen. Dengan modal tersebut, Jokowi cuma membutuhkan satu partai lagi untuk sekadar mencukupi persyaratan 20 persen tersebut.
Untuk sisanya bisa saja Jokowi merapat ke Demokrat atau partai lainnya. Melihat beberapa kali pertemuan dan keakraban yang ditampilkan oleh Jokowi dan SBY, semuanya bisa saja terjadi. Apalagi Partai Demokrat saat ini juga mempunyai stok kepemimpinan muda yang mumpuni untuk bisa mendampingi dirinya di Pilpres 2019.
Sementara itu partai yang menempatkan Jokowi sebagai petugas partai (PDIP), sampai saat ini belum juga memberikan pernyataan resmi untuk kembali mendukung Jokowi. Yang ada hanya pernyataan Megawati yang menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Hal ini menurut saya merupakan pernyataan yang merendahkan Jokowi sebagai kepala negara.
Belum lagi disinyalir adanya tekanan dan keinginan kuat dari internal PDIP untuk mendorong putri Megawati, Puan Maharani, untuk maju menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi. Sedangkan 2014 Puan gagal menjadi pendamping Jokowi, apa iya di 2019 realistis Jokowi bersanding dengan Puan melihat kinerjanya yang tidak pernah terendus oleh media?
Sebagai presiden dan juga tokoh politik nasional, tentu Jokowi tidak asal dalam menetukan misi politiknya. Jokowi pun tentu telah menghitung-hitung langkah apabila dirinya tidak lagi diusung PDIP. Karena seperti kita ketahui, PDIP punya sistem tersendiri dalam menentukan dan menetapkan pilihan. Semuanya bersumber dari Megawati.
Jika PDIP tidak lagi mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, konstalasi politik tanah air akan lebih menjadi bewarna. Dengan modal 18,95 yang dimiliki PDIP, partai ini bisa mengusung calon sendiri walaupun hanya menggandeng partai yang memperoleh suara kecil seperti Hanura. Jadi tidak tertutup kemungkinan di Pilpres 2019 akan ada tiga pasang calon presiden yang akan muncul.
Seperti yang saya sampaikan di awal, politik itu cair. Meskipun demikian, menjelang tahun 2019, tentu penting bagi Jokowi untuk memastikan dukungan terhadap dirinya agar dapat kembali berkontestasi di Pilpres 2019.
Di sisi lain, rival politiknya telah mempersiapkan koalisi yang dibangun jauh-jauh hari. Melihat koalisi Gerindra, PKS, dan PAN yang masih tetap solid sampai hari ini, tentu sudah seharusnya Jokowi mengambil langkah-langkah strategis agar tidak gigit jari di kemudian hari.
Sumber: www.demokrat.or.id
