Selasa, 12 Desember 17 | 06:13 WIB

  • Flipboard
  • Linkedin

Saksi Hukum Mati, Presiden Wajib Tanggung Jawab!

Saksi Hukum Mati, Presiden Wajib Tanggung Jawab!

Oleh: Teuku Gandawan, Direktur Strategi Indonesia™

 

Presiden RI bertanggung jawab penuh jika setiap saksi kunci dari berbagai kasus hukum yang tiba-tiba mati, karena presidenlah panglima penegakan hukum di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Presiden harus bisa memastikan semua instrumen hukum di bawah kekuasaannya dalam mengelola negara berjalan dengan baik dan benar. Presiden wajib memastikan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK menegakkan hukum dan menjalankannya dengan utuh dan menyeluruh.

Sehingga tidak ada pelanggar hukum yang bisa bermain-main atau mengintimidasi pihak manapun atas pengungkapan kasus pelanggaran hukum. Presiden juga wajib memastikan tidak ada aparat hukum yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau bermain-main, sehingga sebuah kasus bisa menjadi tak tuntas dan menjadi kasus dark number.

Saksi kunci harusnya adalah saksi yang otomatis harus mendapat perlindungan hukum, bukan harus meminta perlindungan dulu baru dilindungi. Aparat hukum sebagai pihak yang mengusut kasus tentu paham betul nuansa dan suasana batin dari kasus yang sedang ditanganinya. Jika pemahaman itu tidak ada, lebih baik aparat hukum yang demikian berhenti dari jabatannya atau diberhentikan dari jabatannya.

Presiden dan aparat hukum adalah pihak resmi yang berkewajiban mengelola hukum positif NKRI. Tidak bisa mereka menjalankan penegakan hukum dengan gaya ala preman yang baru terusik ketika itu menyangkut wilayahnya.

Ayo Presiden RI,  ayo aparat hukum RI,
tegakkan hukum sesuai dengan tupoksi!

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *