Namanya mulai dikenal publik setelah ia turut menjadi korban penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997-1998. Kini, dengan jabatan strategisnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut tetap teguh dalam memperjuangkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, wajarlah kalau ia sangat prihatin dengan kondisi hukum dan keamanan nasional saat ini. Karena persoalan itu bukan sesuatu hal yang kecil dan sederhana. Karenanya, wajar juga ia khawatir dengan kebijakan pemerintah saat ini yang dalam jangka panjang bisa mengganggu keamanan nasional. “Misalnya Kebijakan Bebas Visa. Warga negara asing bisa masuk tanpa diseleksi dan tidak terpantau apakah yang masuk intel, bandar-bandar narkoba, atau seperti yang baru-baru ini diungkapkan Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid tentang anggota militer-militer China yang mulai masuk wilayah Indonesia,” keluhnya.
Selain itu, persoalan separatisme, ketimpangan ekonomi, konflik di daerah, Pilkada, dan lainnya. “Catatan-catatan tersebut menjadi bagian yang Komisi III amati untuk merumuskan sejumlah langkah yang harus dilakukan agar keamanan nasional terjaga,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, sambung Desmond, peran POLRI sangat penting. “Karenanya Komisi III sebagai mitra POLRI mendukung penuh kawan-kawan kepolisian dari sisi anggaran di antaranya untuk peningkatan sumber daya manusia dan melakukan kontrol-kontrol di daerah,” jelasnya.
Bicara tentang penegakkan HAM, pria yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM di tahun 1998 itu mengatakan pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lampau karena hal ini senada dengan janji kampanyenya. Komnas HAM, imbuh Desmond, merumuskan dan merekomendasikan ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di tanah air yakni Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan Semanggi II, Talangsari, Penghilangan 13 orang secara paksa, Penembakan misterius (Petrus), dan Pembantaian massal tahun 1965. “Tetapi dalam penyelesaiannya pemerintah kurang serius, yang ada kasus HAM ini akan menjadi konsumsi Pemilu untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya,” keluhnya.
Beberapa waktu yang lalu, sambung Desmond, Mahkamah Konstitusi menolak Pengujian Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap UUD 1945. “Harusnya pemerintah bisa membuat undang-undang HAM baru yang cocok dengan kasus HAM di masa lalu. Saya pikir banyak model penyelesaian yang bisa diadopsi pemerintah. Contohnya model dari Afrika Selatan, Amerika Latin, dan Selandia. Tinggal disesuaikan dengan budaya kita,” jelasnya. Sebagai pimpinan Komisi III tentunya Desmond banyak terlibat dalam berbagai kebijakan perundang-undangan. “Terbaru, Komisi III akan duduk bersama pimpinan KPK, POLRI, dan Jaksa Agung, Menkumham agar indeks persepsi korupsi di Indonesia terukur dengan baik, arah negara zero corruption-nya juga terukur,” terangnya.
Pembentukan KPK, tambah Desmond, karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara tindak pidana korupsi. “Namun selama kurun waktu 15 tahun KPK berdiri, lembaga ini juga masih belum optimal dalam menangani kasus. Ini harus menjadi catatan kita untuk memperbaiki Kitab UU Hukum Acara Pidana ke depan. Kita uji dulu di bidang tipikor ini,” jelasnya. Desmond menilai tidak ada masalah antara DPR dan KPK secara kelembagaan.
Hanya saja perlu adanya kerjasama yang baik antara DPR dan KPK dalam setiap persoalan yang dihadapi. Desmond juga membangun kerjasama antar pimpinan komisi terutama dari Fraksi Partai Gerindra dalam memperjuangkan aspirasi daerah konstituennya, Dapil Banten II. “Misalnya kalau bicara infrastruktur saya minta bantuan teman saya yang Ketua Komisi V Fary Djemy Francis, pertanian dengan Komisi IV Edhy Prabowo, ketenagakerjaan-kesehatan dengan Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang, pendidikan dengan Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra,” ungkapnya. Dalam melakukan kunjungan kerja baik ke daerah maupun luar negeri, Desmond mengatakan selalu melihat esensi dasarnya. “Saya ke daerah sering. Kalau ke luar negeri saya jarang sekali.
3 tahun ini baru sekali ke Belanda dalam rangka UU Hukum Pidana,” ujarnya. Ke depan Desmond akan mengunjungi beberapa negara dalam rangka UU Kepolisian. “Misalnya, kami akan ke Colombia karena di situ kartel narkoba, Jepang karena polisi Jepang sangat bagus, Jerman dan Swiss karena teknologi kepolisiannya. Ke Amerika karena antiteror,” terangnya. Lantas apa yang memotivasi Desmond menjalani tugas sebagai wakil rakyat? ia menjawab, “Semangat pertama adalah tanggungjawab. Secara fisik saya bukan orang sehat karena pada 2011 saya melakukan transplantasi ginjal.
Saya dari dulu hobi berpolitik, mengkritik, menulis, hal itu adalah bagian dari obat memperpanjang umur saya.” Memang ia tak menampik kerap drop fisiknya, tetapi ia selalu menyempatkan diri untuk menghadiri rapat komisi. “Temanteman sampai bertanya kok rapat bisa hadir terus? Saya bilang hidup ini cuma semangat, bagaimana kita menyemangati hidup kita untuk berbuat banyak dengan sisa hidup kita yang ada. Dan yang saya syukuri saya punya keluarga yang sangat sayang pada saya.” Desmond juga menuturkan harapannya terhadap Partai Gerindra ke depan yaitu berusaha membuat sesuatu yang tidak terjebak pada kepentingan partai saja.
“Karena kami siap kalah dan menang tentunya Gerindra mempersiapkan diri seandainya ada rejeki untuk berkuasa, kami akan lebih memperbaiki diri, bukan Gerindra yang hebat, hari ini adalah penyelamatan bangsa ini ke depan agar lebih baik,” katanya. Secara pribadi Desmond mengaku tidak memiliki obsesi, melainkan hanya ingin menjalankan hidup secara sederhana. “Saya ingin mendampingi kedua anak saya,” ucapnya. Dan bagi anak-anaknya, jika dengan berpolitik sang Bapak bisa hidup bersemangat, mereka akan mendukung. (Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Pribadi)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2017.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo SE MBA, Ketua Komisi III DPR: Pemberantasan Korupsi Jangan Lahirkan Festivalisasi
13 Tokoh DPR Berdedikasi 2017 Versi Men’s Obsession
