Jakarta, Obsessionnews.com – DPP Partai Demokrat malam ini menggelar Emergency Meeting” yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meeting ini terkait adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap cagub yang diusung PD.
Rencananya pertemuan ini akan berlangsung di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017) pukul 20.00 WIB. Namun SBY sudah tiba lebih dulu. Terkesan dadakan, rapat ini juga melibatkan seluruh pengurus harian partai.
“Untuk kesekiankalinya Partai Demokrat mendapat perlakuan tidak adil dari elemen bangsa dan penegak hukum dan pimpinan PD menganggap ini sebagai kondisi krisis keadilan dan krisis demokrasi,” kata Sekjen Demokrat Hinca IP Panjaitan.
Jubir PD Imelda Sari membenarkan salah satu agenda “Emergency Meeting” ini yakni membahas kasus hukum yang melibatkan cagub Demokrat di Kaltim. Kasus inilah dinilai sebagai bagian dari krisis keadilan dan krisis demokrasi.
“Iya salah satunya itu, tapi nanti saja karena akan ada keterangan pers usai rapat nanti,” katanya.
Kasus ini bermula dari pemanggilan Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur dalam kasus yang menyeret terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery Susanto Bun alias Abun dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.
Jaang diperiksa terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola Tarif dan Struktur Parkir pada Area Pelabuhan Peti Kemas, Palaran atas nama KSU PDIB.
Jaang dijagokan maju di Pilgub Kaltim 2018 yang akan dicalonkan bersama Walikota Balikpapan, Rizal Effendi.
Rizal Effendi juga dipolisikan dalam dugaan tindak pidana korupsi Rumah Potong Ayam (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Keduanya telah menjalani pemeriksaan pada Selasa (2/1/2018) kemarin.
Sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda Viktor Yuan mengeluarkan maklumat yaitu menolak kriminalisasi yang dilakukan kepolisian terhadap Syaharie Jaang dan Rizal Effendi serta cagub dan cawagub lainnya karena alasan politik tertentu. (Has)
