Jakarta, Obsessionnews.com – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, nama-nama calon ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR harus diversifikasi lebih dulu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini untuk memastikan nama yang diusung ini bersih dari kasus korupsi.
Menurutnya terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR adalah bukti kegagalan Partai Golkar dalam memilih kader yang bersih. Karena itu, verifikasi nama-nama calon penggantinya di KPK menjadi penting agar kasus serupa tidak terjadi d Partai Golkar dan di DPR sebagai lembaga yang terhormat.
“Menurut saya sangat penting diverifikasi namanya di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Harus betul betul clear dan tak punya beban moral dan tak tersandera kasus hukum. Hanya itu cara menyelamatkan citra institusi DPR dan Partai Golkar,” ujar Pangi saat dihubungi, Senin (11/10/2017).
Pangi menuturkan, kasus Setya Novanto menjadi pelajaran penting bagi Partai Golkar untuk berbenah. Sebab dengan kekuasaan, Setya Novanto telah mempertaruhkan nama baik DPR dan Partai Golkar sebagai partai terbesar nomor dua dalam Pemilu 2014 lalu. Ini jelas membawa dampak buruk dan kerugian yang besar bagi keduanya dan juga masyarakat.
“Masyarakat sudah lelah, bosan dan muak dengan pimpinan lembaga negara yang tersandera kasus korupsi mulai dari ketua DPD, DPR dan MK. Bagaimana ceritanya, posisi terhormat yaitu ketua pimpinan institusi lembaga negara diduduki pejabat londo ireng, pragmatis, mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya ketimbang kepentingan negara,” jelasnya.
Untuk itu ke depan, Pangi berharap Partai Golkar mampu bener-bener menampilkan sosok kader yang bersih, dan berintegritas. “Ketua DPR harus sosok pemimpin yang lebih kuat, nasionalis sejati, autentik, tidak berpura-pura, dan juga tidak menjadikan kekuasaan sebagai mata pencaharian. Rakyat butuh ketua DPR yang berpolitik berpandukan moral, bukan mereka yang berpolitik secara asal,” tandasnya.
Setya Novanto sebelumnya dikabarkan sudah menyatakan mengundurkan diri dari Ketua DPR disertai dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai penggantinya. Namun sejumlah elit Partai Golkar menilai penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Adapun di posisi calon ketua umum Partai Golkar ada nama-nama yang muncul yakni Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Titiek Soeharto dan Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar Idrus Marham. (Albar)
