Senin, 11 Desember 17 | 16:30 WIB

  • Flipboard
  • Linkedin

Politik “Pasca-Kebenaran” dan Masa Depan Indonesia

Politik “Pasca-Kebenaran” dan Masa Depan Indonesia

Oleh: Muhammad AS Hikam, pengamat politik dari Universitas Presiden

Sahabat,

“Kata ‘pasca-kebenaran’ atau ‘post truth’ adalah sebuah ajektif (kata sifat) yang terkait dengan keadaan-keadaan di mana fakta-fakta obyektif kalah berpengaruh dalam membentuk pendapat umum ketimbang daya tarik emosi dan kepercayaan pribadi.” (Oxford Dictionaries, 2016)

Kamus bahasa Inggris terkemuka, Oxford Dictionaries (OD), mengumumkan bahwa kata paling populer di dunia utk tahun 2016 adalah “post-truth” atau dalam bahasa Indonesia “pasca-kebenaran.” Mengapa ia menjadi sangat populer? Menurut OD, kendati istilah “pasca-kebenaran” ini telah muncul sejak sepuluh tahun terakhir, namun pemakaiannya dalam negara-negara berbahasa Inggris baru meningkat sangat pesat pada th 2106, dan terkait dengan politik, khususnya terpilihnya Donald Trump (DT) sebagai Presiden AS dan keluarnya Inggris dari EU, yangg populer dengan nama Brexit itu.

Tak pelak lagi, kata sifat ‘post-truth’ ini bisanya digandengkan dengan kata benda ‘politics’ , sehingga muncullah ‘post-truth politics’ alias politik pasca-kebenaran. Dalam wacana dan praksis politik internasional, politik semacam itu erat hubungannya dengan maraknya medsos sebagai jejaring dan alat komunikasi. Politik pasca-kebenaran memiliki ciri khas: kecenderungan mengabaikan pentingnya fakta-fakta sebagai ukuran dalam membentuk pendapat umum (public opinions), tetapi menggunakan pengaruh emosional dan daya tarik pribadi. Ini mengingatkan kepada peringatan dari mantan pejuang pro-demokrasi dan Presiden Cekoslowakia, Vaclav Havel, yang pada 1990an mengritik sistem politik totaliter sebagai sebuah “kehidupan dalam kebohongan” (living in the lie).

Tren internasional menuju ‘politik pasca-kebenaran’ dicontohkan dengan terpilihnya DT di AS karena model kampanye yang dipakai oleh capres dari Partai Republik yang dianggap sarat dengan demagogi, kebencian, Islamofobia, mysogini, anti pendatang, dan diskriminasi ras. Namun DT berhasil memenangi Pilpres di sebuah negara yang memiliki tradisi demokrasi terlama sepanjang sejarah manusia, mengalahkan rivalnya, Hillary Clinton (HC), yang dikenal sebagai mantan Menlu dan First Lady, serta memiliki reputasi internasional yang baik. Politik AS diprediksi akan sangat berbeda dengan sebelumnya setelah DT berkuasa dan tentu saja akan berpengaruh besar bukan saja pada negeri Paman Sam tsb, tetapi juga pada masyarakat internasional.

Politik pasca-kebenaran tersebut, bukan saja sedang ngetren di Barat, tetapi saya kira juga dapat kita rasakan di negeri kita sendiri. Berbagai fenomena politik di tanah air dapat kita jadikan contoh yang mengacu pada kondisi seperti yg digambarkan oleh OD. Kita saksikan bagaimana pendapat umum dibentuk melalui berbagai rekayasa melalui ujaran kebencian dengan primordialisme dan sektarianisme yg kemudian memecah keutuhan dan kebersamaan. Demokrasi berubah menjadi mobokrasi secara terang benderang dan pendapat publik digiring oleh sebuah kekuatan yang tak lagi menggunakan fakta-fakta tetapi persangkaan dan tudingan-tudingan serta daya tarik identitas.

Apakah tren politik pasca-kebenaran di negeri ini akan semakin berlanjut di tahun-tahun yang akan datang? Terpulang kepada para pemimpin dan publik Indonesia juga akhirnya. Yang jelas, politik pasca-kebenaran akan sangat berbeda dengan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan semakin kita merangkul model politik seperti itu, maka akan semakin jauh pula dari amanah para pendiri bangsa.

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *