Oleh: Faisal Basri, Dosen Senior di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), dan Ketua Dewan Penasehat Riset & Analisis Strategis Indonesia (IRSA)
Catatan: Pada 19 Juni 2009, pk. 16:50, saya menayangkan tulisan di Kompasiana berjudul “Pindahkan Ibukota ke Palangkaraya?” Jika membuka tulisan itu di Kompasiana, formatnya telah berubah dari yang asli, hanya satu paragraf. Saya tidak ingat lagi apakah tulisan itu masih utuh. Tulisan di sini telah diperbaiki tanpa mengubah isi. Belakangan ini gagasan pindah ibukota kembali mengemuka. Pemerintahan Jokowi selangkah lebih maju dengan mempersiapkan kajian menyeluruh pada tahun 2018.
***
Bung Karno pernah melontarkan gagasan pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Presiden pertama kita mengunjungi Palangkaraya pada tahun 1957. Pada kunjungannya itu, ia memancangkan tonggak dari kayu ulin, mungkin sebagai perlambang komitmen itu.
Gagasan Bung Karno baru terwujud sebatas Palangkaraya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Pemerintahan kota Palangkaraya baru lahir pada tahun 1965. Tahun ini usianya 44 tahun.
Dalam rangka ulang tahun itulah saya diundang oleh Walikota menghadiri seminar di Palangkaraya hari Jumat ini.
Daya dukung Jakarta khususnya dan Jawa umumnya sudah sangat terbatas. Pembangunan harus lebih merata. Apatah lagi mengingat sumber kekayaan alam kebanyakan berada di luar Jawa. Pembangunan pusat-pusat kegiatan baru harus pula memerhatikan banyak aspek: kesubuan tanah, distribusi penduduk, geopolitik dan geostrategis, serta keamanan.
Kalimantan merupakan pulau yang paling aman dari kemungkinan gempa bumi. Dilihat dari luas wilayah, tampaknya Palangkaraya cukup ideal sebagai ibukota negara. Lahan kosong masih banyak. Letaknya sangat strategis.
Pemikiran untuk memindahkan ibukota ke Palangkaraya sempat kami diskusikan dengan Walikota pada kesempatan makan siang. Saya lebih banyak mendengar. Ketika sampai di penginapan, saya menerima pesan pendek dari seorang rekan yang baru saja menghadiri diskusi tentang pembangunan infrastruktur.
Sudah muncul rencana untuk membangun highway Tran-Jawa dan merevitalisasi Jakarta dan Surabaya sebagai kota metropolitan bertaraf internasional. Rekan saya tidak setuju dengan proyek ini. Katanya, lebih baik meningkatkan infrastruktur perhubungan daerah luar Jawa dan dengan Jawa. Saya sangat setuju dengan gagasan rekan saya.
Mungkin dibutuhkan langkah awal. Misalnya, memindahkan Departemen Kehutanan ke Palangkaraya. (*)
