Kamis, 19 Juli 18

Haru Biru PPDB SMP Negeri Sistem Zonasi 90% di Kota Bandung

Haru Biru PPDB SMP Negeri Sistem Zonasi 90% di Kota Bandung

Di Kota Bandung Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) SMP negeri tahun ini menyisakan banyak cerita sedih. Sistem zonasi 90% telah membuat banyak orangtua marah dan kecewa. Banyak orangtua yang anak-anaknya terdepak, tidak diterima di pilihan manapun, kalah oleh faktor jarak rumah ke sekolah yang dituju. Bukan kalah oleh nilai UN atau dulu disebut NEM, tetapi kalah oleh meteran.

Sistem zonasi 90% artinya 90% kuota siswa baru diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Nilai UN SD sama sekali tidak dipakai. Jadi, buat apa ada UN? Semakin dekat jarak rumah calon siswa ke sekolah, semakin besar peluangnya diterima di sekolah tersebut. Faktanya hanya calon siswa yang berjarak radius kurang dari 500 meter yang diterima, selebihnya gagal, termasuk gagal di pilihan kedua yang tentu jarak dari rumah ke sekolah lebih jauh lagi. Jadi, diterima atau tidak seorang anak di SMP yang dituju tergantung nasib memilih rumah ketika orangtua membeli rumah dulu.

Pengecualian zonasi 90% hanya pada lima SMP negeri di tengah kota yang tidak dikelilimgi oleh pemukiman penduduk, yaitu SMPN 2, 5, 7, 14, dan SMPN 44. Di lima SMP negeri tersebut seleksinya menggunakan nilai UN, namun itupun kuotanya hanya 40% saja, sedangkan kuota 60% lagi tetap berdasarkan jarak rumah, termasuk kuota untuk jalur-jalur lain seperti RMP (rawan melanjutkan pendidikan), anak guru, jalur prestasi, dan anak berkebutuhan khusus.

Sistem zonasi adalah amanat Permendikbud. Tujuan sistem zonasi sebenarnya bagus yaitu agar anak-anak bersekolah di dekat rumah dan menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan non favorit. Tetapi masalahnya penyebaran sekolah di Bandung tidak merata. Ada kawasan yang padat penduduk tetapi hanya ada satu SMP negeri atau bahkan tidak punya SMP negeri. Perhatikan peta sebaran SMP negeri di sepenggal wilayah kota Bandung yang saya peroleh dari akun Facebook ini.  Terlihat tidak meratanya sebaran SMP negeri. Hanya calon siswa yang sekitar sekolah saja yang bisa diterima. Bagaimana dengan calon siswa di daerah abu-abu yang notabene jauh dari SMP negeri? Tersingkir! Mereka dikalahkan oleh “nasib” memiliki rumah jauh dari sekolah. Meskipun nilai UN mereka tinggi, tetapi mereka kalah bersaing oleh siswa yang rumahnya dekat sekolah sekalipun memiliki nilai UN jelek. Nilai UN sama sekali tidak dipakai untuk seleksi (dipakai hanya kalau ada dua siswa mempunyai jarak yang sama).

Seorang ibu menulis pada akun tersebut:

Masih banyak yg mengira kisruhnya PPDB tahun ini karena memperebutkan sekolah favorit. Walau tidak sepenuhnya salah krn memang masih ada yg berharap demikian, dan sah2 saja selama berkemampuan dan dicapai dg jujur. Tapi kisruhnya PPDB sekarang ini lebih kepada tidak sesuainya kebijakan dg kondisi dilapangan. Tidak ada yg bisa diperjuangkan utk meraih sekolah krn sdh ditentukan oleh nasib letakrumahnya. Ilustrasi berikut mungkin bisa memudahkan mereka yg tidak terlibat PPDB (tidak tahu masalah) tapi menyalahkan korban krn menyangka memperebutkan sekolah favorit.

Akhirnya pilihan orangtua yang gagal adalah ke sekolah swasta. Tetapi sekolah swasta pun lokasinya jauh dari rumah. Sekolah swasta yang bagus-bagus pun sudah lama tutup pendaftaran. Maka, akhirnya tujuan zonasi agar siswa sekolah di dekat rumah tidak tercapai.

Tahun depan, jika sistem zonasi seperti ini tetap dipakai, maka harga rumah dekat sekolah mungkin akan melejit tinggi. Beli saja rumah atau apartemen dekat SMP 2 atau 5 (misalnya) di tengah kota, bikin kartu keluarga baru di sana, maka biarpun nilai UN anakmu jeblok, dia akan mudah masuk sekolah tersebut.

Sistem zonasi tanpa menperhitungkan nilai UN ini dapat membuat motivasi belajar siswa tidak perlu lagi. Siswa tidak usah giat belajar, banyak main game dan PS aja, toh sudah terjamin masuk SMP negeri karena rumah dekat sekolah.

Penerimaan siswa baru berdasarkan sistem zonasi hanya cocok diterapkan jika SMP negeri tersebar secara merata. Selama sekolah belum tersebar secara merata, maka sistem ini tidak adil bagi siswa yang jauh dari sekolah. Kota Bandung menerapkan sistem zonasi 90% secara total, seharusnya bertahap dulu mengingat sebaran SMP negeri yang belum merata.  Menurut saya sistem yang fair adalah dengan tetap mempertahankan seleksi berdasarkan nilai UN. Sistem zonasi tetap ada, tetapi persentasenya 20 sampai 30% saja untuk warga sekitar. Mungkin sistem seleksi SMA negeri bisa dijadikan acuan yang tetap memperhitungkan nilai UN ditambah skor jarak dari rumah ke sekolah. Biarkan anak-anak kita termotivasi belajar di sekolah untuk meraih nilai UN bagus agar dapat bersaing masuk sekolah negeri pilihannya. (Rinaldi Munir,  Dosen Teknik Informatika ITB)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.