Press Release
SURABAYA (12/8) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan orasi ilmiah bertajuk Pembangunan Ekonomi Maritim di Aula Fajar Notonegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Jumat (11/8). Pada rangkaian acara Dies Natalis ke-56 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tersebut, Menteri Susi berbagi kiat-kiat menjadi pebisnis di bidang perikanan untuk ikut membangun ekonomi maritim.
Menteri Susi menekuni bisnis perikanan sudah hampir 30 tahun. Bisnis ini pula lah yang awalnya memperkenalkannya pada seluk beluk laut Indonesia beserta kekayaan yang ada di dalamnya. Pengalamannya di laut Indonesia membuat Ia sadar, Indonesia dengan perairan kedua terpanjang di dunia sangat mungkin menjadi poros maritim dunia.
“Hasil perikanan merupakan sumber daya alam yang tidak akan ada habisnya, tapi itu tidak akan terjadi apabila kita lupa untuk menjaga keberlanjutan (sustainability),” ujar Menteri Susi. Untuk itu ia mengajak calon pengusaha perikanan untuk membangun ekonomi maritim dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Untuk dapat menikmati hasil yang optimal dari laut Indonesia, Menteri Susi meminta rakyat Indonesia untuk ikut menjaga laut, terutama dari praktik illegal fishing dan destructive fishing yang marak terjadi. Menurutnya, untuk menjaga laut Indonesia dibutuhkan keberanian dan ketegasan. Tak ada toleransi dan kompromi terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Bangsa kita ini memang bangsa yang santun, tapi kalau kita dirampok oleh ribuan kapal asing berpuluh tahun, masa kita diam saja. Sudah saatnya tidak boleh kita santun. Masa kamu santun sama pencuri rumah kita,” tambahnya.
Menurut Menteri Susi, masifnya pencurian ikan di masa lalu telah menyebabkan 115 eksportir bangkrut selama periode 2003 – 2013. Momen ini pun turut dirasakan oleh Menteri Susi di mana ia tidak bisa mengekspor ikan sama sekali. “Dulu sekali eskpor sebulan bisa 6-7 kontainer, yang awalnya ekspor bisa sampai 30 ton ke 10 ton lalu menjadi 3 ton turun dan akhirnya tidak ada,” kisahnya.
Stok ikan lestari (MSY) di laut Indonesia memang pernah mengalami penurunan drastis. Namun, berkat pemberantasan illegal fishing yang konsisten dilakukan, MSY Indonesia sudah kembali naik. Hal ini merupakan kesempatan baik bagi para pengusaha dan nelayan Indonesia untuk turut ambil bagian dalam bisnis perikanan.
“Dulu ikan tuna sulit didapat. Yang beratnya 30 kg saja sulit dapat. Sekarang, nelayan sudah bisa tangkap yang beratnya 87-90 kg. Ini peluang yang baik,” ungkap Menteri Susi.
Ia juga mencontohkan, selama hampir 18 tahun, di Pangandaran pun sulit bagi nelayan untuk mendapatkan ikan tongkol atau ikan teri. Namun, saat ini nelayan kecil dalam satu malam bahkan dapat menangkap ikan hingga 5 ton. Data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) menunjukkan, pada 2013 stok ikan lestari Indonesia sebanyak 7,3 juta ton per tahun, pada 2015 stok ikan naik menjadi 9,93 juta ton per tahun, dan pada 2016 stok ikan Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahunnya.
Menteri Susi mengajak pebisnis perikanan Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia. Terlebih, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 44 tahun 2016 yang mengatur bahwa penangkapan ikan tertutup untuk asing. “Berarti perikanan ini menjadi satu-satunya sumber daya alam yang 100 persen milik Indonesia. Kita harus jaga dan manfaatkan ini sebaik-baiknya,” terang Menteri Susi.
“Biarkan stok ikan kita terus bertambah agar menjadi tabungan yang ada di dalam laut kita. Ya, kita hanya butuh kail, pancing, dan kemauan untuk menangkapnya. Jangan sampai menangkap ikan sampai suruh asing yang ngerjain. Yang benar saja,” selorohnya.
Menteri Susi ingin kedaulatan atas laut Indonesia dijaga dengan baik. Agar asing tak mengganggu kedaulatan kita, dalam kesempatan tersebut Menteri Susi meminta PBB menetapkan hak laut (ocean right) dan mendirikan lembaga khusus perlindungan hak laut. Tujuannya agar Indonesia memiliki kekuatan penuh untuk memerangi segala tindakan kejahatan penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap cantrang atau trawls yang dilarang.
Menteri Susi menitipkan lautan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan pernah membiarkan pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing beraksi di negara Indonesia. Sebab dalam praktik IUU fishing ini kriminalitas lain juga mungkin terjadi dalam waktu yang bersamaan yaitu peredaran narkoba, perdagangan manusia, penyeludupan barang-barang yang dapat membuat industri dalam negeri tidak kompetitif lagi, dan banyak malpraktek lainnya.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
