Oleh: Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
Judul di atas bukan sekedar ekspresi kemarahan tapi sekaligus penegasan bahwa KPK sudah semakin mendesak untuk dibubarkan.
Lembaga superbody tersebut terbukti hanya menguras uang negara dan mandul menghadapi kejahatan korupsi besar yang merugikan negara ratusan bahkan ribuan triliun rupiah.
Tuntuan rakyat atas penuntasan kasus BLBI, Century, RS Sumber Waras, e-KTP, Trans Jakarta dan skandal KKN besar lainnya, telah diabaikan begitu saja. Lantas untuk apa KPK dipertahankan?
Pergantian komisioner dari satu periode ke periade yang lain, hanya melahirkan para pencari kerja dengan memanfaatkan KPK sebagai lapak dan modus untuk melindungi koruptor kakap.
Lebih mencemaskan, komplotan komisioner yang kini berkuasa di KPK kian menunjukan perilaku bagai makelar kasus dan tengkulak politik berjubah hukum.
Mereka para komisioner KPK dengan segala lakon seolah bertingkah bagai manusia suci dan penuh arogan. Desakan penuntasan BLBI dipermainkan tanpa adanya kepastian untuk menyeret aktor utama ke jalur hukum.
Sebaliknya, kasus-kasus KKN ecek-ecek, KPK giat memburu dan menjadikan segala modus licik tersebut untuk menipu rakyat. Omong kososng!
KPK terbukti tidak memiliki neraca dan perioritas untuk menuntaskan kasus-kasus besar. Ihwal kinerga yang demikian patut dievaluasi secara serius. Tegasnya, kalau cuma menipu rakyat dengan kasus KKN kelas teri, bubarkan saja KPK.
Sebab tujuan pembentukan KPK untuk memburu koruptor besar dengan sasaran menyelamatkan kerugian negara ratusan teriliun. Mengapa upaya tersebut tidak dilakukan?
Wajar bila publik mencurigai KPK kini terkesan menjadi lapak dan mesin politik yang disinyalir digerakin oleh kelompok bermental makelar kasus. Memalukan!
(***)
