Kamis, 18 April 24

Kiprah TNI dalam Menjalankan Politik Negara

Kiprah TNI dalam Menjalankan Politik Negara

Oleh: Letkol Inf Drs Solih*

TNI saat ini sedang menjadi perhatian publik entah karena baru saja memperingati hari jadi yang ke 72 atau mau mendekati Pilkada serentak 2018 dan Pilpes 2019. Sehingga banyak bergulir di masyarakat perbincangan yang hangat tentang isu politik saat ini, tidak menutup kemungkinan TNI juga menjadi topik yang menjadi suatu perbincangan. Seperti Presiden Joko Widodo dalam amanatnya pada hari ulang tahun (HUT) ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Dermaga Indah Kiat Cilegon Provinsi Banten, mengingatkan pesan Jenderal Besar Sudirman yang diyakininya masih relevan dengan kondisi pada masa kini. Sudirman, lanjut Jokowi, mengatakan loyalitas tentara hanyalah untuk kepentingan bangsa dan negara serta setia kepada Pemerintahan yang sah.

Menyimak dari amanat Presiden pada hari ulang tahun (HUT) ke-72 TNI tersebut, disebutkan bahwa TNI harus taat pada hukum yang berlaku dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesetiaan TNI pada NKRI tentunya dibekali dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Delapan TNI Wajib, ini adalah pedoman hidup bagi prajurit TNI untuk kesetiaan terhadap NKRI sehingga TNI yakin jiwa raga prajurit dan berani berkorban hanya untuk tegaknya NKRI dan mengawal pemerintahan yang sah berdasarkan UUD 45 ini adalah harga mati.

Kesetiaan terhadap NKRI TNI tidak usah diragukan lagi ,Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan selalu setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pada kesempatan pidato di Depan Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan kembali bahwa sampai kapanpun TNI akan setia dengan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Seperti yang tadi disampaikan bapak Presiden. Bagi kami kesetiaan kepada NKRI, UUD 1945, Pancasila adalah sendi utama yang mengakar keras pada setiap jiwa raga prajurit TNI, kata Panglima TNI dengan penuh semangat di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla usai Upacara Peringatan HUT ke-72 TNI, di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan pada tegak kokohnya NKRI yang didalamnya terbangun ketaatan pada hukum. Yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun. Serta taat kepada atasan yaitu Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. TNI sebagai salah satu komponen bangsa menjalankan peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Oleh sebab itu TNI mengemban kewajiban moral dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui keikutsertaan dalam penyelenggaraan negara.

Kehadiran TNI memiliki arti penting bagi partisipasi politik Prajurit dan Institusi TNI guna menegakkan Demokrasi Pancasila dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. TNI tetap berpegang teguh pada komitmen tidak berpolitik praktis. Namun, di alam demokrasi TNI sebagai institusi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dituntut untuk mampu menyampaikan saran pendapat sebagai upaya nyata dalam partisipasinya terhadap negara dan bangsa guna melahirkan kebijakan-kebijakan politik negara yang akomodatif terhadap seluruh komponen bangsa. Untuk mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa TNI memiliki slogan yang digaungkan terus menerus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu NKRI Harga Mati, juga bersama rakyat TNI kuat.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa TNI dituntut untuk tetap menjalankan tugasnya dengan mengedepankan netralitas TNI dan profesionalisme TNI. Dalam mencermati perkembangan politik saat ini dan di masa mendatang TNI mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan seluruh elemen politik yang ada agar tidak melenceng dari arah perjuangan bangsa sesuai amanat proklamasi dan amanat konstitusi, sehingga keutuhan NKRI akan tetap terjaga serta kesetiaan pun bisa terlaksana pada komitmen NKRI Harga Mati.

Penting bagi TNI, bahwa memahami kepentingan politik negara sama sekali tidak berarti TNI menyentuh politik praktis, tetapi sebaliknya TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara di bidang pertahanan mengerti dengan jelas makna tugas menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan tumpah darah hendaknya dipahami sebagai TNI mengemban amanat mengamankan kepentingan politik negara.

Di sisi lain tuntutan sebagai prajurit profesional untuk me­ngembangkan intelektualisasi dengan menggali nilai-nilai baru bagi pengembangan kemampuan militer khususnya dan juga sesuai kebutuhan bangsa Indonesia terkini dan mendatang. Pada dimensi lain, pemerintah diberi amanat oleh undang-undang untuk membangun kekuatan TNI dan membiayai TNI baik kebutuhan dasar dan rawatan prajurit serta penggunaan kekuatan TNI. Dengan demikian TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dapat fokus menjalankan tugas negara.

TNI taat kepada kebijakan dan keputusan politik negara oleh presiden melalui mekanisme ketatanegaraan yaitu kebijakan politik pemerintah bersama DPR dalam suatu hubungan kerja yang sinergi antara pemerintah dan DPR. Seperti yang kita ketahui bahwa TNI sangat menjunjung tinggi jiwa kebangsaan, semangat nasionalisme, serta taat terhadap atasan, semuanya telah mendarah daging di dalam tentara Indonesia. Selain itu, didalam TNI juga hidup berbagai budaya yang berkembang yang tentunya memiliki fungsi fungsi pendukung di dalam perjuangan militer melaksanakan tugas tugasnya menjaga keamanan negara, stabilitas bangsa, serta keutuhan NKRI dari anacaman ancaman Negara lain.

Pengabdian TNI Terhadap Negara Dan Bangsa Indonesia
Saat yang tepat untuk melihat ke belakang: tentang semua yang telah diperbuat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta menata langkah menuju masa depan. Bagi TNI, apapun tugas yang menyangkut persoalan bangsa merupakan panggilan tugas pengabdian dengan tulus dan ikhlas sehingga kepercayaan rakyat kepada TNI akan semakin tinggi, bila TNI mampu membuktikan diri dalam melaksanakan tugas negara dengan baik dan mewujudkan kepentingan masyarakat banyak yang tidak bisa dinilai oleh rupiah tentunya kepercayaan itu harus kita bangun dan jaga dengan baik, sebagaimana kesetiaan TNI dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terlebih, berbagai tugas yang menyangkut persoalan bangsa, merupakan tugas pengabdian TNI.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kita lihat mulai pengabdian terbaik TNI, sejak awal perang kemerdekaan hingga saat ini, yang rela mengorbankan jiwa dan raga ditandai dengan gugurnya puluhan prajurit sebagai kusuma bangsa, pada hakekatnya merupakan bukti atas komitmen kesetiaan dan pengabdian tulus prajurit TNI kepada rakyat bangsa dan Negara Indonesia tentunya merupakan kebijaksanaan pemerintah yang sah.

Perlu kita ketahui, TNI lahir dari rahim ibu pertiwi yaitu rakyat di tengah kancah perjuangan kemerdekaan dalam menegakan kedaulatan Bangsa dan Negara. Oleh karena itu, TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional. Sebagai tentara rakyat, TNI hanya berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat dan negara. Sebagai tentara pejuang, TNI tidak pernah berhenti dalam berjuang mewujudkan cita-cita bangsa. Sementara TNI sebagai tentara nasional, TNI akan membela kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, RAS dan golongan agama.

TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi operasi militer untuk perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Khusus dalam tugas OMSP, berbagai tugas telah dilakukan oleh prajurit TNI dengan sangat baik, bahkan melebihi panggilan tugasnya. setiap prajurit dituntut mengedepankan tugas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sekecil apapun sikap dan tindakan primitif akan mengganggu bahkan merusak jati diri TNI, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Prestasi dan kinerja optimal TNI yang telah mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan lagi. Implementasinya, prajurit TNI harus selalu menjadi suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di mana pun prajurit TNI berada dan bertugas.

TNI juga berkomitmen dan berupaya untuk terus mengingatkan bahwa seluruh komponen bangsa dan setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama dalam pembelaan negara. Hanya lewat kebersamaan antara TNI dan segenap komponen bangsa yang merupakan kemanunggalannya bersama rakyat, adalah kunci kekuatan yang strategis dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan negara. Komitmen dan tanggung jawab TNI terhadap negara tidak pernah surut karena nilai dan semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menjiwai dan terpatri dalam diri setiap prajurit TNI.

Keberadaan TNI dalam perspektif sistem politik nasional merupakan bagian yang sejajar dengan komponen bangsa lain, di mana TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Sementara dalam perspektif militer profesional melekat fungsi militer untuk membangun dan mengembangkan manajemen TNI yang kredibel dan kapabel. Sejalan dengan semangat reformasi TNI, keseluruhan tugas di atas harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.Kini legalitas dan legitimasi TNI bertumpu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur misi yang harus dilaksanakan TNI. Tugas yang harus dilaksanakan TNI ditetapkan berdasarkan proses politik antara pemerintah dan parlemen, tidak sekadar adanya perintah dari atasan.

Kita selalu terjebak kecurigaan TNI ingin kembali ke panggung kekuasaan ketika berbicara tentang keamanan nasional. Padahal, TNI sudah patuh,taat, aman dan nyaman, di bawah UU TNI yang berlaku sekarang. Marilah kita berpikir terintegrasi antarsesama warga bangsa untuk membangun bangsa yang besar dan disegani oleh lawan-lawannya, jangan menaruh curiga terhadap kinerja TNI, karena TNI bekerja menjalankan UUD 45 berdasarkan politik Negara demi kepentingan secara Nasional. Ke depan, TNI sebagai kekuatan pertahanan negara menghadapi tantangan dan ancaman keamanan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini susah dibendung.

Tak kalah penting adalah bagaimana TNI mendayagunakan seluruh potensi bangsa (rakyat Indonesia) untuk menghadapi tipologi ancaman baru itu. Tentang bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman yang sama terhadap tipologi ancaman aktual dan bagaimana memiliki sikap dan respons yang tepat menghadapi ancaman tersebut, TNI tentu mendambakan kemanunggalan dengan rakyat karena di sanalah kunci kekuatannya dalam mempertahankan kedaulatan republik.

TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. TNI sebagai alat pertahanan negara mempuyai tugas dalam membantu pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004.

Dalam menjalankan fungsi sosialnya TNI mempunyai kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang berperan dalam meningkat pembangunan di desa terpencil/terisolir. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan.

Dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang sarat dengan perubahan yang signifikan, TNI dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak boleh bergeser dari jati diri TNI dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI adalah Tentara Rakyat, harus memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. TNI lahir dan tumbuh ersama-sama rakyat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu TNI yang merupakan salah satu komponen nasional dalam keadaan bagaimana pun dituntut mampu menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mengamankan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional secara bertingkat, dan berlanjut inilah politik TNI berperan aktif dalam mengisi pembanggunan manusi yang seutuhnya.

*) Penulis adalah Kasubbidstrakomnet Puspen TNI

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.