Sabtu, 20 April 24

Ketua Komisi I DPR RI: TNI Harus Segera Bebaskan Sandera OPM

Ketua Komisi I DPR RI: TNI Harus Segera Bebaskan Sandera OPM
* Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Jakarta, Ohsessionnews.com – Penyanderaan 1.300 orang warga yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sudah mencederai kedaulatan NKRI. TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera OPM tersebut.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal. Ini mencederai kedaulatan NKRI. Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2017).

Menurut politisi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Oleh karena itu dia yakin TNI dan BIN dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian.

“Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka, apalagi sampai ada yang terbunuh”, pinta Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera. Namun upaya represif juga harus disiapkan.

“Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri. Tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” tandas Kharis.

Dunia internasional, tambahnya, juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih objektif.

“Atas kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkasnya. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.