Jakarta, Obsessionnews.com – Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu seperti tidak ada habis-habisnya. Pasalnya, isu usulan RUU tersebut sampai sekarang belum ada titik temu, sementara RUU Pemilu akan disahkan pada 18 Mei mendatang.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan, ada beberapa isu usulan RUU pemilu yang membuat khalayak kaget.
Pertama, ada suatu kebaikan dalam proses pelaksanaan demokrasi di lndonesia agak lemah, yaitu Panitia Khusus (Pansus) mengeluarkan isu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten akan dijadikan ad hoc.
“Ini adalah pemunduran yang sangat besar,” ujar Sunanto dalam diskusi di Media Center Bawaslu, Jl MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
Dia menyampaikan, penataan pemilu sudah dilakukan sistematis sejak reformasi. Jadi, kalau itu upaya mundur, saat ini sudah baik sudah runut sebagai tonggak independensi penyelenggara di bawah.
“Kami usulkan kepada pansus untuk tetap dipermanenkan. agar yang sudah ada dalam demokratis kita itu ditingkatkan,” ungkapnya.
Ini jadi pertanyaan, kenapa keinginan itu muncul? KPU kabupaten/kota adalah struktur penting. Tugas penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilu yang secara berkelanjutan pasca pemilu dilaksanakan.
“Kalau diadhockan tidak akan mencapai target pemutakhiran daftar pemilih yang termutakhirkan,” katanya.
Kemudian, lanjut Sunanto, KPU kabupaten kota juga memiliki peran yang signifikan dalam mengelola anggaran. Jika diadhockan tentu legitimasi pengelolaan anggaran kepada lembaga ad hoc itu distrust, tidak memiliki wewenang.
“Ini tidak boleh diobrak-abrik apa yang sudah baik demi kepentingan sementara. Kami bersikap kepada pansus untuk mencabut wacana tersebut,” tutupnya. (Poy)
