Minggu, 18 Februari 18 | 12:18 WIB

  • Flipboard
  • Linkedin

Tangkap Marianus Sae, KPK Kirim Tanda Alarm Bagi Calon Kepala Daerah

Tangkap Marianus Sae, KPK Kirim Tanda Alarm Bagi Calon Kepala Daerah
Photo Credit To Ilustrasi gedung merah putih KPK.

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ngada, sekaligus bakal calon kepala daerah, Marianus Sae, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (11/2/2018) dan telah menetapkannya sebagai tersangka.

 

Baca Juga: Diduga Terima Suap, KPK Tetapkan Bupati Ngada Tersangka

 

“Dari tangan MSA (Marianus Sae), tim mengamankan sebuah ATM dan beberapa struk transaksi keuangan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Marianus merupakan calon kepala daerah kedua yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang kembali maju sebagai calon petahana pada Pilkada Serentak 2018.

Dari kasus OTT ini, KPK ingin memberi pesan peringatan bagi calon kepala daerah untuk lebih berhati-hati dan tidak terlibat praktik suap-menyuap. Meski kontestasi politik diakui membutuhkan dana besar.

Marianus Sae adalah Bakal Calon Gubernur (Cagub) NTT yang diusung oleh PDIP-PKB. Marianus terdaftar berpasangan dengan Bakal Cawagub Emelia Julia Nomleni.

PDI-P langsung bersikap dengan mencabut dukungan terhadap Marianus. Partai tidak memberi toleransi praktik korupsi dan selalu konsisten mewanti-wanti kadernya yang menduduki jabatan publik agar menghindari praktik korupsi.

“Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan (Marianus),” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Di lain pihak, Bupati Jombang Nyono Suharli juga maju kembali dalam Pemilihan Bupati Jombang, berpasangan dengan bakal cawabup dari kader PKB, Subaidi Muchtar. Keduanya diusung oleh 5 partai yakni Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN.

Nyono mundur dari jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur setelah menyandang status tersangka, karena dugaan menerima suap Rp 200 juta dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati.

KPU sudah memastikan posisi tersangka korupsi sebagai bakal calon tidak bisa digantikan. Paslon bisa digantikan bila tidak lolos dalam tes kesehatan, meninggal dunia, atau terkena tindakan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian pula dengan sanksi dari KPU, hanya bisa diberikan jika telah melewati verifikasi dan sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Penetapan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 sendiri dijadwalkan dilakukan hari ini. (Has)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *