Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Setara Institute Hendardi mengkritik sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), karena membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebutan kata pribumi dan non pribumi dalam sambutan lepas-pisah di Balai Kota, Jakarta beberapa waktu lalu.
Kritik itu dikemukakan Hendardi usai menjadi salah satu pembicara dalam acara peluncuran buku “Dokumen Berlin” karya Pipit R Kartawidjaja di Jakarta, Rabu (18/10/2017). Buku ini menceritakan perjalanan hidup Pipit selama di Jerman. Aktivis mahasiswa ini sempat dicegah masuk Indonesia karena dituduh berhaluan kiri oleh Orde Baru.
“Saya kira pak Jusuf Kalla gak usah komentar-lah hal-hal begitu, karena itu lebih melukai masyarakat, karena tidak adil. Kita tahu-lah mungkin Anies didukung juga oleh pak Jusuf Kalla,” kata Hendardi.
Hendardi menilai JK bersikap diskriminatif. Karena punya kesamaan kasus. Menurut Hendardi, mestinya orang nomor dua di Indonesia juga mendukung pernyataan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal penyebutan surat Al-Maidah.
“Dia (Jusuf Kalla) mengatakan publik mestinya melihat pidato Anies itu di dalam konteks kolinialisme. Ini berbeda sekali ketika Ahok memperoleh masalah di Pulau Seribu. Apa yang ditekankan kepada Ahok bahwa itu dia melanggar, karena menurut teks itu,” ujar Hendardi.
“Tapi ketika Anies, Yusuf Kalla mengajak untuk melihat itu dalam konteksnya. Padahal ketika Ahok melakukan pembelaan yang menyatakan lihat dong konteksnya. Dia (Ahok) dalam konteksi ini tidak ingin melakukan penghinaan, tapi ternyata itu suatu diskriminasi,” tandas dia.
Hendardi sendiri sangat menyesalkan Anies yang baru dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta mengelurkan pernyataan yang berbau politik identitas. Mestinya, lanjut dia, Anies harus menyatukan seluruh elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah-belah akibat pilihan politik yang berbeda di Pilkada.
“Justru apa yang dilakukan dengan seperti memberikan kesan bahwa antar pihak yang menang dan kalah masih ada sekat. Yang juga tidak membuat simpati publik. Apalagi sudah ada Inpres untuk tidak menggunakan kata pribumi dan non pribumi,” ucap Hendardi.
Meski begitu, Hendardi tidak setuju kasus Anies dibawa ke ranah hukum. Cukup baginya, Anies mengakui pernyataannya sebagai sebuah kekeliruan, serta membuat komitmen supaya tidak mengulanginya kembali. Apalagi masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta masih panjang.
“Dalam hukum itu bisa saja dilaporkann tapi saya kira bukan sesuatu yang perlu. Terlalu berlebihann cukup kita peringatkan kalau ucapan itu tidak pantas dan poltiik rasisme itu tidak bisa diterapkan di sini, apalagi di ibu kota dan itu dilontarkan oleh pimpinan tertinggi di ibu kota,” terangnya.
Di tempat yang sama Sekjen Serikat Alumni Jerman, Aldrin Situmeang meminta Anies mengklasifikasi pernyataannya secara objektif. Jika tidak, Anies diminta mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat Jakarta, karena tidak memberi contoh yang baik.
“Kalau di Jerman, gubernur atau menteri sekalipun kalau sudah salah ngomong dengan indikasi mau memecah belah bangsa, itu langsung bertanggung jawab kata-katanya itu. Bentuknya di sana itu mundur,” tegas Aldrin.
Sebagai publik figur, Anies disebut tidak pantas mengeluarkan pernyataan rasis karena bisa berpotensi memecah-belah bangsa. Apalagi larangan penggunaan kata pribumi dan non pribumi sudah jelas diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres).
“Saya harap ini tidak berdampak luas, maka harusnya gubernur harus mengklarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan itu untuk tidak memecah-bela bangsa,” tukas dia. (Has)
